Sabtu 17 Agustus 2019, 15:44 WIB

130.383 Narapidana Dapat Remisi Kemerdekaan, 2.790 Langsung Bebas

Melalusa Susthira K | Politik dan Hukum
130.383 Narapidana Dapat Remisi Kemerdekaan, 2.790 Langsung Bebas

ANTARA/SYIFA YULINNAS
Sejumlah narapidana yang mendapatkan remisi mengikuti upacara pemberian remisi di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Meulaboh

 

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) memberikan Remisi Umum (RU) kepada 130.383 narapidana di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia.

Jumlah tersebut berasal dari 199.263 narapidana yang diusulkan mendapat RU Tahun 2019. Sebanyak 127.593 orang di antaranya menerima RU I atau penguarangan sebagian, sedangkan sebanyak 2.790 WBP sisanya menerima RU II atau langsung bebas.

Dalam keterangannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, meminta pemberian remisi tidak hanya sekedar dimaknai sebagai pemberian hak atas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belaka.

Yasonna menerangkan pemberian remisi juga dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap WBP yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku, kualitas, dan kompetensi diri ke arah yang lebih baik, serta mampu mengembangkan keterampilan dan usahanya.

“Melalui pemberian remisi ini diharapkan seluruh WBP selalu patuh dan taat kepada hukum/norma yang ada sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) maupun sesama manusia,” ujar Yasonna kepada wartawan, Sabtu (17/8).

Program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tersebut, lanjut Yasonna, sejalan dengan tema perayaan ke-74 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju, dimana sama-sama memiliki fokus dalam upaya peningkatkan SDM.

"Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang menjadi solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemasyarakatan harus mampu menyentuh pelbagai program pembinaan sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi manusia yang berkualitas, terampil, dan mandiri sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan SDM yang mendukung dan memajukan perekonomian nasional,” ungkap Yasonna.

Yasonna pun mengajak semua pihak untuk memandang persoalan kelebihan isi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dari perspektif yang berbeda, yakni sebagai modalitas utama dalam pembangunan nasional.

"Aset dan potensi luar biasa untuk mendukung berjalannya kegiatan ekonomi kreatif, sehingga pada akhirnya dapat penghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagai bentuk kontribusi Pemasyarakatan kepada negara,” terang Yasonna.

Baca juga: 198 Napi Lapas Tasikmalaya Dapat Remisi

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, yang mana pemberian remisi dimaksudkan sebagai bentuk reward dari pemerintah bagi narapidana yang patuh dan taat selama menjalani masa pidananya.

“Pemberian hak kepada narapidana tidak rumit, tidak sulit, tidak berbelit-belit, dan mengubah hari menjadi menit. Dengan pemberian remisi, biaya makan WBP juga mengalami efisiensi,” terang Sri.

Sri menjelaskan, pemberian RU juga merupakan wujud suksesnya implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018. Sri mengungkapkan, pemberian RU Tahun 2019 berhasil menghemat anggaran makan narapidana mencapai Rp184.573.590.000,-.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 14 Agustus 2019, jumlah WP seluruh Indonesia berjumlah 265.151 orang dengan rincian narapidana sebanyak 199.263 orang dan tahanan sebanyak 65.888 orang.

Diketahui, narapidana terbanyak penerima RI Tahun 2019 berasal dari provinsi Sumatera Utara 16.503 narapidana dengan rincian RU I 16.135 orang dan RU II 368 orang, provinsi Jawa Barat sebanyak 14.096 narapidana dengan rincian RU I 13.560 orang dan RU II 499 orang, serta provinsi Jawa Timur sebanyak 13.319 narapidana dengan rincian RU I 13.313 orang dan RU II 6 orang. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More