Sabtu 17 Agustus 2019, 15:08 WIB

Komisi IV Dorong Indonesia Wujudkan Kedaulatan Pangan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi IV Dorong Indonesia Wujudkan Kedaulatan Pangan

ANTARA
Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam

 

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menegaskan, pada HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah perlu memerhatikan spesialisasi kawasan pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan. Menurutnya, kini sudah waktunya kawasan pangan itu dipetakan. Ia mengingatkan jangan ada pemaksaan kepada daerah yang tidak mampu memproduksi komoditas pangan tertentu.

“Saya kira yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah perlu adanya spesialisasi. Misalnya kabupaten ini untuk memproduksi beras jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa memproduksi beras. Kabupaten atau kota ini misalnya memproduksi hortikultura, jangan dipaksakan kalau daerahnya topografi pegunungan. Jadi sudah waktunya ada kawasan pangan dipetakan,” jelas Ibnu usai Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (16/8/2019).

Demi menuju kedaulatan pangan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan masih ada amanat yang belum terealisasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Amanat yang dimaksud Ibnu adalah pembentukan Badan Pangan Nasional. Pembentukan badan ini diamanatkan untuk dibentuk dua tahun setelah pembentukan Undang-Undang namun sampai sekarang belum dibentuk.

“Amanatnya yang belum terealisasi adalah pembentukan badan pangan. Badan pangan itu diamanatkan dalam UU pangan dua tahun setelah dibentuk Undang-Undang tapi sampai sekarang belum dibentuk,” kata legislator dapil Jawa Timur VII ini.

Ibnu mengatakan, pihaknya juga mendukung keinginan Pemerintah untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan, karena sebenarnya Indonesia sudah cukup memiliki beberapa varietas pangan. “Kita tentunya mendukung sekali keinginan Presiden untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan karena beberapa varietas pangan contohnya beras itu sudah cukup dalam negeri,” pungkas Ibnu. (OL-10)

Baca Juga

Istimewa/DPR

DPR RI Minta Prosedur Pemakaman Jenazah Covid-19 Disosialisasikan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 April 2020, 10:01 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta prosedur pemakaman jenazah pasien Covid-19...
MI/Susanto

DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 07:10 WIB
Fungsi DPR perlu tetap berjalan optimal meskipun di tengah pandemi ini termasuk...
ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Omnibus Law Cipta Kerja Antisipasi Krisis Akibat Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 08 April 2020, 07:06 WIB
Dalam UU tersebut, salah satu muatan utamanya adalah kemudahan berusaha atau investasi dan penyederhanaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya