Sabtu 17 Agustus 2019, 14:42 WIB

DJKI Luncurkan Aplikasi Daring Pendaftaran Kekayaan Intelektual

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
DJKI Luncurkan Aplikasi Daring Pendaftaran Kekayaan Intelektual

DOK HUMAS DJKI
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris memberikan sambutan pada peluncuran aplikasi pendaftaran KI, di Lobby DJKI.

 

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, meluncurkan aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) dalam jaringan (daring) guna mempermudah pendaftaran paten, merek dan desain industri.

"Mulai hari ini tepat 74 tahun Indonesia merdeka, kita ingin semua full online, betul-betul full online. Jadi pendaftaran online untuk paten, merek dan desain industri," kata Direktur Jenderal KI, Freddy Harris usai mengesahkan peluncuran aplikasi daring pendaftaran paten, merk dan desain industri di lobby DJKI, Jakarta, Sabtu (17/8).

Dengan adanya aplikasi daring tersebut, lanjut Harris, masyarakat tidak lagi direpotkan untuk melakukan pendaftaran paten, merek dan desain industri. Pasalnya masyarakat dapat melakukan pendaftaran paten, merek, dan desain industri melalui komputer maupun gawai berbasis internet.

Prosedur yang lama dan berbelit untuk mengajukan pendaftaran sebuah paten, merek maupun desain industri, sambung Harris, diharapkan tidak lagi jadi penghalang bagi masyarakat untuk menjaga hak kekayaan intelektualnya.

"Sekarang mereka bisa melihat suatu merek, sudah ada yang terdaftar atau belum. Jadi masyarakat kita ajarkan untuk self educated," ujar dia.

Baca juga: Delta Soap, Merek Nigeria dengan Pengaruh Indonesia

Selain itu, dengan diluncurkannya aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak peningkatan pendaftaran merk, paten dan desain industri dan tercapainya target serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp500 miliar di 2019.

Harris mengatakan, kekayaan intelektual merupakan salah satu faktor pendukung ekonomi nasional yang penting. Sebab, tanpa adanya kekayaan intelektual, maka suatu produk tidak akan memiliki nilai.

"KI itu selalu menjadi pendukung ekonomi, tanpa KI ya semua jadi barang biasa. Merk itu sudah menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat. Kemarin juga pak presiden kan bilang akan membawa merek terkenal menuju global trade, merek yang dibawa, bukan barangnya. Artinya presiden juga telah mengedepankan kekayaan intelektual," tukasnya.

Permohonan merek pada kurun waktu 2014 hingga 2018 mengalami tren naik yang puncaknya ada di tahun lalu yakni sebanyak 69 ribu permohonan merek.

Di tahun yang sama, permohonan paten juga mengalami penaikan dibanding 2014 sebanyak 8.351 permohonan menjadi 11.302 permohonan di tahun 2018. Pun demikian dengan permohonan desain industri di 2018, sebanyak 3.800 permohonan diajukan. Itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3.641.

Sebelumnya, DJKI telah meluncurkan layanan pendaftaran melalui E-Hak Cipta pada 2016. Sistem aplikasi online itu telah berhasil memperbanyak jumlah permohonan hak cipta ke DJKI dari 5.927 di 2016 menjadi 30.791 permohonan tahun lalu. Ini membuktikan bahwa pendaftaran online membawa dampak yang signifikan pada jumlah permohonan hak cipta.

"Aplikasi online juga diharapkan mampu menekan pungutan liar secara signifikan. Hal ini selaras dengan komitmen DJKI untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung good governance," pungkas Harris.

Peningkatan layanan masyarakat melalui aplikasi ini mendukung visi Hari Raya Kemerdekaan ke-74 yaitu Menuju Indonesia Unggul. DJKI ingin membangun sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus membangun sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan internet.

Layanan yang baik bagi masyarakat dan bersih dari korupsi merupakan jalan bagi DJKI untuk meraih visi besarnya mencapai The Best IP Office in The World dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More