Sabtu 17 Agustus 2019, 02:34 WIB

Pemerintah Gelontorkan Rp505,8 Triliun utuk Dana Pendidikan

Atalya Puspa | Humaniora
Pemerintah Gelontorkan Rp505,8 Triliun utuk Dana Pendidikan

MI/Susanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

DALAM rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, salah satu strategi yang diambil pemerintah yakni dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk biaya pendidikan.

Pada 2020, pemerintah menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp505,8 triliun atau naik 29,6% dibanding realisasi anggaran pendidikan di 2015 yang hanya Rp390,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, diharapkan peningkatan alokasi dana tersebut akan meningkatkan kualitas SDM demi perekonomian Indonesia yang lebih maju.

“Anggaran pendidikan ini untuk peningkatan skill, penguata ICT dan anggaran penelitian,” kata Sri di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Baca juga : Anggaran Kesehatan Dialokasikan Rp132,2 Triliun pada 2020

Adapun, dari dana terasebut pemerintah mengalokasikan dana pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2020 sebesar Rp7,5 triliun atau naik 53% dari program Bidik Misi tahun 2019. Adapun, program KIP kuliah akan menyasar sebanyak 818 ribu mahasiswa.

"KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi," tutur Sri.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan dana di berbagai program pendidikan, yakni Program Indonesia Pintar dengan sasaran 20,1 juta jiwa dan beasiswa LPDP dengan sasaran 5 ribu mahasiswa.

Di samping itu, anggaran pendidikan juga mencakup rencana pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 55.700 ruang kelas, serta bantuan operasional sekolah yang akan disebar ke 54,6 juta siswa di 271 ribu sekolah di Indonesia.

55.700 ruang kelas dan bantuan sosial yang bakal disebar ke 54,6 juta jiwa di 271.000 sekolah. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More