Jumat 16 Agustus 2019, 16:55 WIB

Pendidikan dan Pembinaan Agama untuk SDM Berdaya Saing

MI | HUT RI
Pendidikan dan Pembinaan Agama untuk SDM Berdaya Saing

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama
Grafis

 

PEMBANGUNAN manusia yang berkualitas dan berdaya saing tidak lepas dari peran pendidikan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama terus berupaya agar masyarakat Hindu di seluruh Indonesia dapat mengakses pendidikan keagamaan Hindu dengan baik, termasuk mengupayakan tenaga pendidik yang saat ini rasionya masih jauh di bawah kebutuhan.

Ditjen Bimas Hindu bertugas melaksanakan fungsi pembangunan bidang agama serta pendidikan. Data dari Ditjen Bimas Hindu menunjukkan distribusi guru dan penyuluh agama Hindu di Indonesia tidak merata. Saat ini, rasio guru bersatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk pendidikan keagaaman Hindu berjumlah 7.765 orang ditambah dengan 1.796 tenaga pendidik berstatus non-PNS.

Sebagian besar guru tersebut terkonsentrasi di Pulau Bali, wilayah dengan jumlah umat Hindu paling banyak. Total tenaga guru agama Hindu PNS di Bali tercatat 4.461 orang. Dalam tiga tahun mendatang, jumlah guru dan tenaga pendidikan agama Hindu akan berkurang secara signifikan karena pensiun.

Untuk menutup kekurangan, Ditjen Bimas Hindu mengupayakan agar ada rekrutmen tenaga pendidik berstatus non-PNS. Kesejahteraan para tenaga pendidik non-PNS juga turut diperhatikan dengan pemberian insentif. Bagi guru non-PNS yang diangkat kepala daerah, insentif akan diberikan bersama gaji pokok.

Sedangkan guru yang diangkat pemerintah pusat atau Kementerian Agama, insentif yang diberi-kan setiap bulan kepada mereka sebesar Rp300.000 sebagai tambahan di luar gaji pokok. Diakui pihak Ditjen Bimas Hindu, kekuran-gan guru akan menjadi kendala dalam mem-berikan pelayanan keagamaan bagi murid yang beragama Hindu.

Ditjen Bimas Hindu telah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada 7.765 tenaga pendidik, baik PNS dan non-PNS, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp44.584.421.000. Selain penyediaan dan peningkatan kapa-sitas tenaga pendidik, Ditjen Bimas Hindu tu-rut memberikan perhatian pada pendidikan keagamaan dengan fasilitasi Pasraman atau lembaga pendidikan keagamaan Hindu.

Jumlah pasraman di Indonesia saat ini lebih dari 1.269 dengan rincian melaksanakan layanan pendidikan agama Hindu sebagai pengganti pendidikan agama Hindu di sekolah umum sebanyak 1.309 pasraman dan 43 pasraman yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Bantuan kepada pasraman formal mu-lai disalurkan pada 2016.

Sebelumnya, pemerintah melalui Ditjen Bimas Hindu memfasilitasi pasraman minggu/sekolah minggu yang diselenggarakan di pura/rumah ibadah. Perhatian kepada pasraman formal mulai dilakukan dengan penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagaman Hindu.

Sejak 2016 hingga 2018, Ditjen Bimas Hindu telah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Hindu sebesar Rp49.829.862.000 untuk bantuan operasional dan sarana serta prasarana yang menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Bantuan yang diberikan pada setiap pasraman bervariasi mulai Rp15 juta hingga Rp50 juta. Beasiswa Perhatian yang dilakukan Ditjen Bimas Hindu juga diberikan kepada mahasiswa yang belajar di sekolah pendidikan keagamaan Hindu melalui beasiswa.

Beasiswa khusus diperuntukan bagi mahasiwa miskin. Sejak 2016 hingga 2018, sudah 4.205 mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Saat ini, ada 11 sekolah pendidikan keagamaan Hindu di seluruh Indonesia terdiri dari sembilan sekolah swasta dan empat sekolah negeri.

 

Kurikulum pendidikan

Di samping itu, Ditjen Bimas Hindu juga memberikan beasiswa melalui skema bidikmisi pada 1.324 penerima. Ada pula program-program penyediaan kitab suci dan buku-buku keagamaan. Saat ini juga tengah disusun kurikulum pendidikan dan buku pelajaran keagamaan Hindu. Buku-buku tersebut didis-tribusikan melalui lembaga keagamaan dan mereka yang memberikannya kepada umat.

Prioritas program-program yang dijalan-kan oleh Ditjen Bimas Hindu merupakan program yang sasaran dan manfaatnya da-pat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada 2015-2018, anggaran lebih banyak difokuskan untuk bantuan, peningkatan fasilitasi, sarana prasarana keagamaan serta prasarana lembaga pendidikan keagamaan, serta pelaksanaan ibadah keagamaan Hindu. Pada periode 2015 hingga 2018, Ditjen Bimas Hindu memfasilitasi pembangunan rumah duka sebanyak 15 unit, terutama di wilayah-wilayah yang sama sekali belum ada rumah duka. Total anggaran yang digelontorkan selama tiga tahun sebesar Rp1,785 miliar.

Adapun untuk pendirian rumah ibadah, terdapat 800 rumah ibadah memperoleh bantuan dengan besaran alokasi anggaran Rp44,5 miliar. Meskipun demikian, umat lebih banyak berperan dalam pendirian rumah duka dan rumah ibadah secara swadaya. Ditjen Bimas Hindu juga memfasilitasi kelompok masyarakat, seperti pemberdayaan dan peningkatan ekonomi melalui usaha kecil yang uangnya dapat digunakan untuk keperluan kegiatan ibadah. Modal usaha yang diberikan untuk masyarakat sebesar Rp17,475 miliar.

Modal usaha tersebut bertujuan mengembangkan potensi dan menambah pemasukan masyarakat yang dikhususkan untuk keperluan ibadah, seperti membuat canang, beternak babi, ataupun pembuatan dupa. Bagi lembaga keagamaan, di antaranya PHDI, Peradah, WHDI, dan KMHDI, sebagai mitra Ditjen Bimas Hindu dan pasraman serta sekolah keagamaan Hindu, bantuan yang diberikan sebesar Rp58,638 miliar selama periode 2015 sam-pai dengan 2018.

Ditjen Bimas Hindu kini mengembangkan Sistem Informasi Hindu (Sindu) yang diluncurkan pada Februari 2019 dalam rapat kerja Kementerian Agama. Sindu memuat data jumlah penduduk beragama hindu yang tercatat berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).

Basis data itu juga akan ditambahkan dengan jumlah siswa bergama hindu, penyuluh, rumah ibadah, guru agama hindu dan pendidikan keagamaan,dan pasraman. Tujuan dari ketersediaan data mengenai umat hindu diharapkan dapat memudahkan penyusunan perencanaan anggaran dan prioritas program agar lebih tepat sasaran.

Hanya, sistem itu masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan data milik Humas, Data, dan In-formasi (HDI) Kementerian Agama. (Ind/Was/S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More