Jumat 16 Agustus 2019, 16:20 WIB

Kemnaker Prioritaskan Pembangunan SDM melalui Pelatihan Vokasi

MI | HUT RI
Kemnaker Prioritaskan Pembangunan SDM melalui Pelatihan Vokasi

DOK KEMNAKER
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri

 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam membangun sumber daya manusia (SDM) fokus menggenjot pelatihan vokasi. Hal itu sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pemba-ngunan SDM pada 2019.

"Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pem-bangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi lebih digenjot lagi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri.

Menaker berpendapat dalam pembangunan SDM harus ada intervensi, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi.

"Persoalan peningkatan skill dan kompetensi bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga serikat pekerja dan pengusaha. Pemerintah terus meningkatkan pelatihan vokasi secara massif. Pelatihan vokasi ini diberikan kepada angkatan kerja kita agar bisa terserap di pasar kerja dan kewirausahaan, "Kata Hanif.

Terkait dengan pelatihan vokasi, Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skill-ing, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan ke-terampilan baru. Saat ini pelatihan vokasi terus dilaksanakan di 305 balai-balai latihan kerja (BLK), baik milik Kemnaker maupun pemerintah daerah provinsi, kota /kabupaten di seluruh Indonesia.

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Pada 2017, dengan 50 BLK Komunitas, 2018 sebanyak 75 BLK Komunitas. Pada 2019, naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren. Khusus merespons perkembangan industri berba-sis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018.

Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespons era baru industri digital dan Industri 4.0. "Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker," ungkap Hanif.

 

Bonus Demografi

Prioritas pembangunan SDM juga dilakukan untuk menyelamatkan Bonus De-mografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Berdasarkan riset Mc-Kinsey Global Institute, me-nyebutkan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia.

Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skilldan kompetensi. "Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angka-tan kerja saat puncak Bonus Demografi terjadi," kata Menaker Hanif.

Selama ini Kementerian Ketenagakerjaan telah ber-hasil melewati target dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia pun terus berkurang tahun ke tahun.

"Dalam kurun waktu 2015 hingga Desember 2018 Kem-naker telah berhasil menem-patkan 10.340.690 orang atau sudah melampaui target penciptaan 10 juta lapangan kerja, namun penciptaan 2 juta lapangan kerja pada tahun 2019 harus tetap dilak-sanakan," kata Hanif.Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), ting-kat pengangguran terbuka per Agustus 2018 mencapai 5,34% turun dari tahun sebelumnya 5,50%. Angka penganguran di awal tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,61%.Bahkan, jumlah pengang-guran pada Februari 2019 mengalami penurunan sebanyak 5,01% yaitu 6,82 juta orang atau turun di-bandingkan Februari 2018 sebanyak 6,87 juta orang.

"Penciptaan lapangan kerja harus tetap dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan inkubasi bisnis," kata Hanif.Terkait arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo untuk fokus pembangunan SDM di 2019, Kemnaker terus melakukan perbaikan, perce-patan, dan terobosan dalam pelaksanaan program dan anggaran 2019.

Dalam peningkatan kom-petensi dan produktivitas tenaga kerja, Kemnaker juga menargetkan program masifikasi pelatihan kerja termasuk pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hanif juga menjelaskan data World Bank Doing Business Report, mengungkap-kan kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi 73 pada 2019.

Sementara berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Competitiveness Index 2018, World Economic Forum) indeks daya saing Indone-sia menduduki peringkat 45 dari 140 negara pada 2018. "Peringkat-peringkat ini semakin membaik. Namun kita jangan cepat puas dan harus mampu mengejar daya saing Singapura (peringkat 2), Malaysia (25), dan Thailand (38), agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN," katanya.

Menurutnya, sektor ketenagakerjaan harus mem-berikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang.

"Dengan kondisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indo-nesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pembangunan ketenagakerjaan sudah on the track atau berada pada jalur yang benar."

 

Revolusi industri 4.0

Memasuki Revolusi Indus-tri 4.0 dan teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula ba-nyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam akan bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

Menaker mengungkapkan di era ini akan ada pekerjaan baru yang muncul dan akan ada beberapa pekerjaan lama yang menghilang. Dunia industri akan mengalami disrupsi dan mengalami koloborasi beberapa jenis platform baru sehingga menghasilkan jenis industri baru, hal ini berdampak pada jenis pekerjaan dalam industri tersebut.Saat ini, telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, dalam era ini masa depan pekerjaan akan banyak dipengaruhi oleh kehad-iran big data. Keberadaan big data memiliki peluang menjanjikan untuk merev-olusi dunia industri secara global.

"Dibandingakan dengan era Revolusi Industri sebelumnya, generasi ke 4.0 lebih sulit untuk diprediksi arah perubahannya. Kehadiran big data menjadi fak-tor penting yang melandasi perubahan tersebut," terang Hanif. Untuk itu, Jelas Menaker, kuncinya ada pada penciptaan tenaga kerja berkompeten secara kualitas, kuan-titas, dan persebaran. Kualitas harus sesuai kebutuhan pasar kerja. Kuantitas atau jumlah tenaga kerja harus banyak (memadai).

Persebaran, tersebar merata di selu-ruh wilayah Indonesia."Saat ini, terjadi perubahan paradigma tehadap pekerjaan. salah satu pola yang terbentuk adalah manusia tidak lagi mengejar status pekerjaan tetap, tetapi memilih untuk tetap bekerja.

Kita tidak bahagia dengan keadaan ini, tapi begini lah dunia sekarang ini, kita harus siap menghadapinya," jelas Hanif.Hanif pun menyoroti ekosistem ketenagakerjaan yang terlalu rigid atau kaku. Ia mendeskripsikannya seperti kanebo kering yang sulit untuk dikembangkan. Ia menilai yang harus diperbaiki pertama adalah ekosistem. Dari semula bersifat kaku, wajib menjadi lebih fleksibel. Sebab, dunia pun kini semakin fleksibel.

Fleksibilitas itu disebabkan perkembangan teknologi informasi yang cepat, sehingga memaksa industri untuk terus berkembang. Hanif menjelaskan, industri eksisting harus melakukan transformasi ke pola baru yang mengikuti perkembangan zaman. Dampaknya, jenis pekerjaan yang dibutuhkan pun akan berubah.

Tidak menu-tup kemungkinan pekerjaan lama akan mati, namun banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Hanif mengatakan, konsekuensinya adalah pemetaan pasar kerja ke depan menjadi lebih penting.

Isu lainnya, transformasi pasar kerja juga harus dido-rong untuk lebih aktif. Pemerintah juga didorong untuk melakukan intervensi agar pertemuan antara permin-taan dan ketersediaan pasar kerja lebih efektif, efisien dan cepat. (S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More