Jumat 16 Agustus 2019, 08:50 WIB

Perbaiki Sistem untuk Cegah Karhutla

Media Indonesia | HUT RI
Perbaiki Sistem untuk Cegah Karhutla

DOK. KLHK
Penanggulangan Karhutla oleh tim terpadu di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

 

KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah bergandeng tangan dengan semua pihak mengedepankan strategi pencegahan terjadinya keba-karan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan kemampuan Indonesia dalam menangani dan mencegah karhutla sudah lebih baik, antara lain tentang pent-ingnya koordinasi antarbadan dan teknologi yang digunakan.

"Bahwa kita sudah berpengalaman dan teruji dalam teknologi dan pengetahuan," kata Menteri Siti di Jakarta, beberapa waktu lalu.Hal itu, katanya, sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo serta instrumen kontrol yang baik yang mengedepankan pen-cegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Disebutkan pula, teknologi yang digunakan Indonesia dalam mencegah dan menangani karhutla, termasuk yang terbaik di dunia. Ia menyebutkan, instrumen dan teknologi yang dimiliki In-donesia sistemnya dapat diatur sehingga tidak lagi hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara lain. Pada kesempatan terpisah,

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, Raffl es Brotestes Panjaitan, menyebutkan luas area karhutla terus mengalami penurunan. Di era 1990-an karhutla terjadi jauh lebih besar jika dibandingkan pada 2015 atau pun sebelum 2015.

Pada 1994, kebakaran hutan dan lahan menghanguskan 5 juta hingga 11 juta ha hutan dan lahan. Pada 1997-1998, kebakaran menghanguskan 10 juta-11 juta ha."Saat Presiden (Joko Widodo) melihat situasi ini, akhirnya diputuskan untuk lebih dulu memperbaiki sistem pengen-dalian kebakaran hutan dan lahan, diprioritaskan dari pencegahan. Kami di kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) melaku-kan langkah-langkah perbaikan, baik dari sistem peringatan dini, Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran (FDRS), deteksi hot spot satelit yang dahulu didistribusikan pakai email, sekarang pakai portal web.

Siapa pun bisa mengakses," ujar Raffles di Ja-karta, Selasa (30/7). Ubah pola pikirKarhutla, kata dia, bisa dicegah dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sektor kehutanan lainnya.

Di samping itu, pemerintah daerah diminta supaya lebih responsif dalam mengantisipasi kebakaran dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada di daerah dan juga untuk menetapkan siaga darurat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penang-gulangan Bencana (BNPB) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Tujuannya agar daerah segera mendapat dukungan yang ber-sumber dari pemerintah pusat dan BNPB, baik dalam bentuk bujet maupun sarana prasarana. Ia mencontohkan helikopter dibantu ke daerah yang masih minim sarana-prasarana.

"Keaktifan mencegah kemudian dilakukan oleh desa-desa, masyarakat, kepala desa, didampingi Manggala Agni, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melakukan patroli terpadu di desa-desa yang rawan yang kami identifi kasi hampir se-tiap tahun terjadi kebakaran.

Itu yang dilakukan sejak 2016, dan akhirnya terjadi berkurangnya bencana kebakaran hutan dan lahan," terang Raffles. Hasilnya pada periode 2016-2018, angka bencana karhutla menurun jika dibandingkan dengan 2015, sampai sekitar 83%.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada titik api kebakaran ka-rena saat ini masih tetap ada pem-bakar, melainkan tidak sampai menimbulkan bencana. "Oknum yang masih membakar ini yang harus diubah pola pikirnya untuk membuka lahan tanpa memba-kar.

Terutama yang bahaya bila dilakukan di atas lahan gambut. Itu akan susah dipadamkan, maka pola pikir oknum pem-bakar yang mau instan ini yang harus diubah," ujar Raffl es.Maka dari itu, pemerintah melakukan penataan ekosistem hutan lindung gambut melalui Permen-LHK Nomor P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, P.15/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah di Titik Penataan Eko-sistem Gambut, serta P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemuli-han Fungsi Ekosistem Gambut.

"Maka pemerintah daerah harus aktif menginventarisasi seberapa luas yang mau dibuka dalam satu tahun, dan siapa pemiliknya sehingga bila pun terbakar akan dapat ditelusuri lahan milik siapa. Patroli terpadu harus menjadi sistem yang dilakukan bersama," jelas Raffles.Komitmen pemerintah daerah diminta untuk lebih agresif untuk menangani karhutla, terutama terkait persiapan bujet.

Itu karena sebenarnya di daerah-daerah tertentu yang penghasil kayu ada anggaran-anggaran di dinas provinsi yang bisa digu-nakan untuk upaya pencegahan karhutla, seperti dari dana bagi hasil reboisasi.

Langkah antisipasi daerahKLHK dengan Manggala Agni terus mengerahkan semua sumber daya manusia terbaik, ditunjang peralatan dan anggaran untuk memadamkan Karhutla. Bekerja sama dengan para pihak, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, Pemda setempat, pemegang izin, dan bahkan masyarakat KLHK memastikan kejadian karhutla tidak meluas.Data hingga Juli 2019, total luas lahan terbakar ialah 135.747 ha, luasan itu masih jauh jika dibandingkan dengan luasan terbakar pada 2018 yang mencapai 510 ribu ha.

Dari 510 ribu ha yang terbakar, di tanah mineral sebanyak 385 ribu ha, di gambut 125 ribu ha. Sementara itu, sampai dengan Juli 2019, dari luasan 135.747 ha yang terbakar, 31.002 ha di antaranya merupakan gambut, dan 104.746 ha ialah tanah mineral.

Hingga saat ini, sudah enam dari delapan provinsi rawan karhutla menetapkan kondisi siaga darurat. Keenam provinsi itu ialah Riau (19 Februari-31 Oktober 2019; 255 hari), Kalimantan Barat (12 Februari-31 Desember 2019; 323 hari), Sumatra Selatan (8 Maret-31 Oktober 2019; 237 hari), Kalimantan Te-ngah (28 Mei-26 Agustus 2019; 91 hari), Kalimantan Selatan (1 Juni-31 Oktober 2019; 153 hari), dan Jambi (23 Juli-20 Oktober 2019; 90 hari). Selain itu, tiga kabupaten/kota menetapkan status siaga daru-rat, yaitu Kota Dumai, Riau (13 Februari-31 Mei 2019; 108 hari), Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (1 Februari-31 Desember 2019; 334 hari), Kabupaten Ka-puas, Kalimantan Tengah (8 Juli-5 Oktober 2019; 90 hari).

"Penetapan status siaga darurat tersebut bukan berarti kondisi yang sudah ada kejadian karhutla yang hebat, melainkan sebagai langkah antisipasi daerah agar bisa mendapatkan bantuan cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB yang mempunyai anggaran cepat penanggulangan bencana sehingga jika ada potensi karhutla yang membesar bisa cepat ditangani dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat," katanya.

Raffles juga mengatakan hingga Juli berdasarkan pantauan satelit tidak ada asap lintas batas. Diakui ada kebakaran, tetapi cepat dalam waktu satu dua hari itu bisa reda.

Kondisi bandara pun sampai dengan 1 Agustus 2019 tidak tampak adanya gangguan asap, jarak pandang masih normal sehingga penerbangan di beberapa ban-dara di provinsi rawan karhutla tidak ada gangguan ataupun penundaan. (S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More