Kamis 15 Agustus 2019, 20:30 WIB

Polri Akui Penjual Data NIK Punya Jutaan Data Penduduk

Antara | Megapolitan
Polri Akui Penjual Data NIK Punya Jutaan Data Penduduk

MI/Susanto
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin

 

DIREKTORAT Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan tersangka C, 32, yang memperjualbelikan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mendapatkan data itu dengan membobol sistem kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).    

"Hasil keterangan tersangka itu tidak didapatkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan dari hasil intercept terhadap sistem yang ada di Dukcapil," tutur Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8).        

Baca juga: Dukcapil Pastikan tidak Ada Kebocoran Data ke Pihak Swasta

Tersangka, jelas dia, mendapatkan jutaan data meliputi nama lengkap, nomor telepon seluler, alamat, nomor induk kependudukan, nomor KK, rekening bank, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya dari sumber berinisial I yang masih dalam pengejaran.    

"Yang jelas mereka tidak melakukan akses ilegal terhadap sistem yang ada di Dukcapil," tutur Asep.    

Baca juga: Danamon dan Kemendagri Lanjutkan Kerja Sama Penggunaan NIK

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan data kependudukan dijaga dengan sistem berlapis untuk menjaga keamanan. "Ini perlu kami tegaskan Alhamdulillah sistem kami terjaga dan tidak di-intercept. Data kami terjaga rapi dengan pengamanan fisik maupun sistem," ujar Zudan.    

Ia mengimbau masyarakat tidak mudah membagikan data kependudukan dan data pribadi lainnya sebelum memastikan pemanfaatan data itu. "Terutama sekarang fintech yang meminta data, yang kemudian bisa disalahgunakan. Fintech-fintech harus diketahui betul yang meminta data itu harus yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK(," ujar Zudan. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More