Kamis 15 Agustus 2019, 20:35 WIB

Rumah Perlindungan bagi Pekerja Perempuan Diluncurkan

Indriyani Astuti | Humaniora
Rumah Perlindungan bagi Pekerja Perempuan Diluncurkan

Ist
Rumah perlindungan pekerja perempuan kawasan industri Cakung, Karawang, Cilegon, Pasuruan

 

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) bersama lima kawasan industri meluncurkan rumah perlindungan pekerja perempuan. Rumah tersebut ada di kawasan industri Cakung, Karawang, Cilegon, Pasuruan, dan Bintan untuk wadah perlindungan bagi perempuan pekerja dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di kawasan industri.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, Vennetia R Danes, menuturkan, perempuan kerap menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan baik secara seksual, psikis maupun fisik di ranah publik termasuk tempat kerja. Hal itu dibuktikan juga dalam Data Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan 2019.

Data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di ranah publik mencapai 3.915 kasus yaitu sebanyak 28%, di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 kasus (64%), diikuti berturut-turut kekerasan fisik 883 kasus (23%), kekerasan psikis 212 kasus (5%), dan kategori khusus yakni trafiking 158 kasus (4%), dan kasus pekerja migran 141 kasus (4%).

Adapun tiga jenis kekerasan seksual yang paling banyak terjadi antara lain pencabulan sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus, dan pelecehan seksual 394 kasus.

"Pekerja perempuan khususnya buruh perempuan pabrik sangatlah rentan mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi," ujar Vennentia melalui siaran pers di Jakarta, pada Kamis (15/8).

Bentuk diskriminasi yang kerap dialami oleh perempuan antara lain sulit mendapatkan hak untuk berserikat, hak cuti hamil, cuti haid, hubungan industrial yang tidak adil serta hak perlindungan dan keselamatan kerja.

Vennetia menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki posisi tawar setara di dalam struktur kerja, sehingga ketika mengalami kekerasan, mereka terpaksa menerima dan tidak berani melapor karena terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya pola relasi kuasa di lingkup tempat kerja.

 

Baca juga: BMKG Daftarkan Pembuatan 365 Peta Angin Dalam Sehari ke MURI


Padahal, sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perempuan pekerja harus diberikan perlindungan yaitu berupa jaminan perlindungan fungsi reproduksi perempuan yang meliputi pemberian istirahat pada saat hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan untuk menyusui anaknya serta perlindungan hak-haknya sebagai pekerja, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sekretaris Kemen-PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menegaskan bahwa beberapa perusahaan di sektor industri mulai memiliki inisiatif memberikan perlindungan bagi pekerjanya khususnya kaum perempuan. Namun, upaya itu perlu didukung oleh sistem yang tersinergi dengan baik antara pekerja, perusahaan, dan pihak lain serta berkaitan dengan persoalan perlindungan perempuan dan penanganan kasus kekerasan.

Pribudiarta menuturkan bahwa pembentukan Rumah Perlindungan bertujuan untuk menguatkan upaya perlindungan terhadap pekerja perempuan dan memberi ruang untuk berkolaborasi dalam menangani masalah kekerasan yang dialami perempuan di sektor industri.

"Kami harap rumah perlindungan ini dapat diduplikasi oleh kawasan industri lainnya, sehingga seluruh pekerja perempuan memiliki tempat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang mereka hadapi," tuturnya.

Pribudiarta juga menyampaikan bahwa Kemen-PPPA mengapreasi komitmen dan kerja sama para pimpinan dan jajaran dari 5 kawasan industri yang telah hadir pada acara hari ini, di antaranya yaitu Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Karawang International Industrial City (KIIC) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon, Banten, Surabaya Industrial Estate Rungkat (SIER) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Bintan Industrial Estate (BIE) di Kota Bintan, Kepulauan Riau.

"Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi mekanisme pelayanan rumah perlindungan ini bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dinas terkait memastikan mekanismenya sudah berjalan dengan baik," pungkas Pribudiarta. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More