Kamis 15 Agustus 2019, 18:48 WIB

KPK Tetapkan Lima Orang Sebagai Tersangka Suap Restitusi Pajak

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Tetapkan Lima Orang Sebagai Tersangka Suap Restitusi Pajak

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Saut Situmorang

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap restitusi pajak PT WAE yang merupakan perusahaan penanaman modal asing.

PT WAE merupakan dealer dan pengelola layanan sales, services, spare part dan body paint untuk mobil merk Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda.

Lima orang tersangka itu ialah Darwin Maspolim (DM), Komisaris Utama PT. WAE sebelum Tahun 2017 dan Komisaris PT. WAE sejak Tahun 2017 yang diduga sebagai pemberi.

Sementara Yul Dirga (YD), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Hadi Sutrisno (HS), Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. Kemudian Jumari (JU),Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE dan M. Naim Fahmi (MNF), Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE diduga sebagai penerima.

"Sebagai pemberi, DM, Pemilik Saham PT. WAE disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8).

"Sebagai penerima, YD, HS, JU dan MNF disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," lanjut Saut.

Darwin diduga telah menyuap Yul Dirga, Hadi, Jumari dan Fahmi sebesad Rp1,8 miliar guna menyetujui pengajuan restitusi pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.

Dalam penanganan perkara ini, KPK bekerjasama dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang berada di bawah struktur Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan.

Merespon adanya praktik suap yang dilakukan oleh pegawai dilingkungannya, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyatakan, pihaknya kecewa atas perilaku tersebut.

"Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai tentunya merasa sedih dan kecewa, masih adanya oknum di lingkunaan internal kami yang masih terus mencoba untuk bermain dengan masalah integritas. Ini menciderai kami, tidak hanya individu ini mencedrai reputasi kementerian keuangan," ujarnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More