Kamis 15 Agustus 2019, 18:00 WIB

Trump Hubungkan Krisis Hong Kong dengan Perang Dagang

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Trump Hubungkan Krisis Hong Kong dengan Perang Dagang

AFP
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

 

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mendesak Tiongkok lebih manusiawi dalam penyelesaian krisis Hong Kong, yang didorong gerakan protes pro-demokrasi. Pemerintah AS khawatir Tiongkok melakukan intervensi langsung terhadap krisis.

Sejumlah gambar yang dipublikasikan AFP pada Kamis (15/8), menunjukkan ribuan pasukan militer Tiongkok melambaikan bendera merah. Mereka berbaris di sebuah stadiun olahrga Kota Shenzhen, yang berbatasan dengan Hong Kong. Puluhan armada lapis baja dan truk pasokan juga diparkir sekitar pasukan militer.

Baca juga: Selandia Baru Minta Maaf Terkait Surat Teroris Christchurch

Pekan ini, media pemerintah Tiongkok melaporkan sejumlah unsur Kepolisian Bersenjata Rakyat (PAP), yang berada di bawah komando Komisi Militer Pusat, mulai berkumpul di Shenzhen.

Pawai tersebut berlangsung ketika Trump mengaitkan kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok, dengan resolusi damai atas kerusuhan politik, yang mengguncang wilayah semi-otonom dalam 10 pekan terakhir.

Washington semakin mewaspadai pasukan keamanan Tiongkok yang berkumpul dekat perbatasan Hong Kong. Apalagi ketegangan aksi protes belum mereda. Pemerintah Tiongkok diketahui mengintensifkan serangan intimidasi terhadap gerakan yang mendorong reformasi demokratis.

"Jutaan lapangan pekerjaan di Tiongkok beralih ke negara-negara non-tarif. Ribuan perusahaan sudah angkat kaki. Tentu saja Tiongkok ingin membuat kesepakatan. Biarkan mereka bekerja secara manusiawi dengan (krisis) Hong Kong!" bunyi cuitan Trump melalui akun Twitternya. Pernyataan yang mengindikasikan kesepakatan dagang berpotensi terancam sikap Beijing terhadap gerakan protes.

"Saya tidak memiliki keraguan jika Presiden Xi Jinping ingin bertindak cepat dan manusiawi, dalam menyelesaikan krisis Hong Kong. Dia bisa melakukannya," lanjut Trump. Dia mengusulkan sebuah pertemuan pribadi dengan rekannya, Xi Jinping.

Protes Hong Kong dipicu perlawanan terhadap rencana undang-undang (RUU) ekstradisi, yang memungkinkan warga Hong Kong menjalani proses hukum di Tiongkok daratan. Namun, gerakan protes berubah menjadi seruan yang lebih luas, khususnya terkait hak demokratis.

Gerakan protes menjadi tantangan terbesar bagi otoritas Tiongkok, sejak wilayah semi-otonom dikembalikan Inggris pada 1997. Kesepakatan antara Inggris dan Tiongkok mempertahankan kebebasan, yang dinilai sedang terkikis oleh mayoritas warga Hong Kong.

Kalangan aktivis merencanakan serangkaian demonstrasi massal akhir pekan ini. Sebuah upaya untuk memperkuat dukungan publik, meski diwarnai insiden kekerasan dalam pendudukan bandara Hong Kong. Pada Selasa kemarin, kerusuhan meletus di salah satu pusat transportasi tersibuk di dunia. Pengunjuk rasa menghentikan aktivitas bandara, melawan polisi anti huru-hara, serta menyerang dua pria yang dituding sebagai mata-mata Tiongkok.

Beijing tampaknya memanfaatkan situasi kekacauan bandara. Media pemerintah menerbitkan banyak artikel, gambar dan rekaman video yang menyalahkan aksi massa. Seperti diketahui, otoritas Tiongkok enggan membuat konsesi apapun kepada demonstran.

"Tindakan anarkis kalangan radikal terhadap warga tidak bersalah, sama saja dengan aksi terorisme yang harus dikutuk sekuat mungkin," sebuah pandangan yang dilaporkan Xinhua pada Kamis ini.

Dalam serangkaian aksi protes, mayoritas demonstran memusatkan kemarahan kepada petugas kepolisian. Institusi negara, seperti parlemen Hong Kong dan kantor pemerintahan Tiongkok di wilayah semi-otonom, juga tidak lepas dari kemarahan pengunjuk rasa.

Kerusuhan di dalam bandara menimbulkan dilema, mengingat sebagian besar gerakan tidak mempunyai pemimpin. Mereka mulai khawatir tindak kekerasan merusak tujuan utama. Beberapa kelompok mengirimkan permintaan maaf. Namun, forum pesan yang digunakan untuk koordinasi aksi protes, dipenuhi seruan untuk mendukung gerakan pada Minggu mendatang. Aksi yang diselenggarakan Front Hak Asasi Manusia Sipil, sebuah kelompok yang berhasil membuat kerumunan kolosal di sejumlah ruas jalan.

"Sebuah panggilan mendesak dari kedamaian, rasional dan tanpa kekerasan. Seluruh dunia harus keluar pada 18 Agustus!" yang tertuang dalam forum LIHKG, mirip Reddit yang digunakan para pengunjuk rasa.

Cuitan Trump terkait Hong Kong seperti mengindikasikan perubahan pendekatan terhadap wilayah semi-otonom. Dalam beberapa hari terakhir, Trump menuai kritikan dari kedua lorong politik karena menghindari persoalan tersebut. Dia pun mengelak kritik terhadap Tiongkok, sekalipun menyoroti laporan intelijen AS tentang pergerakan pasukan militer Tiongkok ke wilayah perbatasan.

Otoritas Tiongkok menggambarkan aksi protes sebagai upaya yang didanai pihak asing. Mereka menduga terdapat motif untuk mengguncang Tiongkok, melalui pemberontakan rakyat atas kebijakan pemerintah.

Baca juga: Puluhan Ribu Perempuan Brasil Gelar Aksi Anti-Bolsonaro

Seperti diketahui, Washington dan Beijing saling melemparkan serangan tarif terhadap komoditas senilai US$ 360 miliar, dalam perdagangan dua arah. Belakangan, Trump menunda kebijakan tarif atas komoditas elektronik Tiongkok. Suatu langkah yang memberikan harapan bagi investor, bahwa konflik perdagangan berpotensi mereda.

Pengenalan Hong Kong sebagai potensi tawar menawar dalam negosiasi perdagangan, bisa menimbulkan kerutan lebih lanjut. Tiongkok menegaskan pihaknya tidak berminat menawarkan konsesi kepada demonstran Hong Kong. Apalagi, massa menuntut investigasi independen terhadap kepolisian yang menggunakan gas air mata dan peluru karet, berikut pemberian hak untuk memilih pemimpin Hong Kong secara langsung. (AFP/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More