Kamis 15 Agustus 2019, 16:08 WIB

Pemda Diminta Lebih Aktif Berpartisipasi dalam Pengelolaan Migas

Nur Aivanni | Ekonomi
Pemda Diminta Lebih Aktif Berpartisipasi dalam Pengelolaan Migas

MI/Adam Dwi Putra
Pekerja beraktivitas di lokasi pengolahan migas Blok Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur.

 

MINYAK dan gas (Migas) masih menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. tahun lalu, penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp228 Triliun atau 182% dari target APBN 2018 sebesar Rp125 Triliun.

Hal tersebut tidak terlepas dari usaha serius pemerintah dalam upaya menciptakan iklim investasi industri migas yang lebih baik. Salah satunya dengan transformasi kontrak Production Sharing Contract (PSC) ke Gross Split dan penyederhanaan perizinan.

"Penerimaan negara dari sektor migas tersebut diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh daerah-daerah penghasil migas," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna, dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Montty menyampaikan bahwa salah satu isu strategis bagi daerah di sektor migas adalah isu mengenai Participating Interest atau PI. Untuk itu, sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk Hak Participating Interest (PI) Bagi Badan Usaha Milik Daerah: Pemanfaatan dan Pengelolaannya di Bali.

Aturan tentang PI tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016. Permen ESDM tersebut mengatur tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Pemerintah Daerah akan mendapatkan pembagian saham sebanyak 10%.

Menariknya, ada kemudahan bagi daerah penghasil migas untuk mendapatkan PI 10% karena investasi 10% partisipasi daerah tersebut dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 ini, lanjut Montty, merupakan langkah maju bagi pelaksanaan PI. Daerah dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan migas, termasuk dalam transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja industri migas di wilayahnya.

"PI harus dapat dikelola dengan baik agar dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Montty yang juga Ketua Tim Pelaksana EITI.

Laporan EITI terakhir telah memuat informasi daftar pengalihan PI selama 2016. PI akan tetap menjadi salah satu isu penting dalam upaya transparansi sektor industri ekstraktif yang digulirkan oleh EITI.

"Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan, agar isu PI dan beberapa isu lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah dari sektor industri ekstraktif, dapat ditindaklanjuti pembahasannya," tegasnya.

Ia pun menerangkan, dalam pelaksanaan PI selama ini, beberapa daerah telah berhasil memanfaatkannya dengan baik, melalui pembentukan BUMD untuk pengelolaan PI. Namun, memang masih ada berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan PI ini.

Selain itu, Kemenko Perekonomian yang juga mendapat mandat sebagai penanggung jawab pelaksanaan EITI akan terus berupaya mendorong transparansi penerimaan negara dan daerah dari sektor migas.

"Informasi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil migas dapat diakses secara bebas di laporan EITI. Sejumlah diskusi publik untuk menjembatani kesepahaman tentang DBH pun telah beberapa kali dilakukan di sejumlah daerah," jelas Montty.

Montty pun berharap forum diskusi tersebut dapat memberi sumbangan informasi mengenai PI bagi semua pihak, sekaligus menjadi masukan untuk proses transparansi tata kelola industri ekstraktif ke depan.

Ketua Tim Sekretariat EITI Edi Effendi Tedjakusuma menjelaskan bahwa EITI adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan pertambangan. Sejak tahun 2010, Indonesia secara sukarela telah ikut aktif berpartisipasi sebagai negara pelaksana EITI.

Sejak menjadi negara pelaksana EITI, Indonesia sudah mempublikasikan 6 laporan pelaksanaan EITI yang mencakup informasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tahun kalender 2009 sampai 2016. Sementara mengenai Laporan EITI Tahun Kalender 2017 sedang dalam proses penyusunan dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2019 ini. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More