Kamis 15 Agustus 2019, 16:30 WIB

KLHK akan Evaluasi Pengendalian Karhutla

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
KLHK akan Evaluasi Pengendalian Karhutla

ANTARA FOTO/Nathan
Asap membumbung tinggi dari lahan yang terbakar di Muara Medak, Bayung Lincir, Musi Banyuasin.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dijalankan selama empat tahun terakhir akan dievaluasi. Sekjen KLHK, Bambang Hendyorono, mengatakan rencana evaluasi diambil setelah Menteri LHK, Siti Nurbaya, meninjau karhutla di Riau baru-baru ini.

Upaya pengendalian ke depan akan lebih difokuskan pencegahan khususnya, pembukaan lahan tanpa bakar dan kepatuhan pada konsesi untuk pemulihan serta manajemen air gambut. Penegakan aturan juga akan tetap dikedepankan.

Baca juga: Pendidikan Berbasis Mindfulness, Ciptakan Prestasi

"Setelah kejadian karhutla 2015 memang terlihat keberhasilan pengendalian karena semakin menurun setiap tahun, namun tahun ini titik panas ada peningkatan dibandingkan tahun lalu," kata Bambang di Jakarta, Kamis (15/8).

Data KLHK menunjukkan sepanjang tahun ini terjadi peningkatan intensitas karhutla di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlah titik panas menunjukkan peningkatan sebesar 54% sepanjang semester I tahun ini jika dibandingkan dengan 2018.

Dari segi luasan karhutla, penurunan terjadi pasca kebakaran 2015 yang melahap 2,6 juta hektare (ha) lahan. Pada 2016, jumlah karhutla turun menjadi 438.363 ha, kemudian kembali menurun hingga 165.484 ha pada 2017.

Karhutla kembali mulai meningkat pada 2018 dengan luasan area terbakar 510.564 ha. Adapun, sepanjang tahun ini (Januari-Juli) kejadian karhutla melahap 135.749 ha. Menurut Bambang, tren titik panas karhutla yang meningkat menjadi pelajaran penting untuk bahan evaluasi.

"Edukasi cara membuka lahan tanpa membakar akan dimasifkan karena sudah ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan. Kami juga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan pemulihan gambut. Tingkat kepatuhan untuk penyusunan dokumen pemulihan gambut pada konsesi perusahaan mencapai 90% namun implementasinya yang akan kami lihat," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More