Kamis 15 Agustus 2019, 11:55 WIB

Presiden Diminta Batalkan SK Penaikan Tunjangan Direksi BPJS

Sri Utami | Ekonomi
Presiden Diminta Batalkan SK Penaikan Tunjangan Direksi BPJS

Antara/Yulius Satria Wijaya
Petugas melayani pengurusan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan surat keputusan (SK) penaikan tunjangan cuti direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kebijakan Kementerian Keuangan tersebut bertujuan mendongkrak kinerja direksi dan dewan pengawas tersebut tidaklah tepat dan benar disebabkan masih banyak persoalan yang sistemik dan belum bisa diselesaikan. 

"Pertama, upah dan insentif Direksi dan Dewas kedua BPJS sudah besar saat ini. Saya ambil contoh BPJS Kesehatan," ucap Timbeol, Kamis (15/8).

Menurut Timboel, berdasar Buku Laporan Bulanan BPJS Kesehatan tercatat beban insentif direksi kesehatan setahun dianggarkan dalam  Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 untuk delapan direksi senilai Rp32,8 miliar atau Rp4.1 miiar perorang dengan jumlah perbulanRp342,5. Sementara itu, beban Insentif Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan setahun dianggarkan Rp.17,7 miliar untuk tujuh dewan pengawas BPJS Kesehatan.

"Dari data di atas bisa disimpulkan kompensasi ke direksi dan dewas BPJS kesehatan sudah sangat besar. Dan dengan nilai itu saya kira direksi dan Dewas bisa menjalankan cuti dengan sangat mudah dan senang, tanpa harus ada kenaikan tunjangan cuti," cetusnya

Timboel mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan mengevaluasi kinerja BPJS. Masih banyak target yang belum tercapai di antaranya utang iuran masih besar, kepesertaan mencapai taget UHC masih dibayangi kegagalan, pengawasan terhadap rumah sakit terkait ketentuan dalam PKS (perjanjian kerja sama) dengan rumah sakit masih lemah. 

"Termasuk juga dengan capaian investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang juga belum maksimal. Target hasil investasi dan dana kelolaan tahun 2018 tidak tercapai," tukasnya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More