Kamis 15 Agustus 2019, 11:27 WIB

Jokowi Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Pelantikan

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Jokowi Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Pelantikan

MI/RAMDANI
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin

 

PRESIDEN terpilih Joko Widodo akan melanggar Undang-Undang (UU) Kementrian apabila mengumumkan susunan Kabinet 2019-2025 sebelum pelantikannya pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.

"Pasal 16 UU Kementerian Negara jelas mengatur bahwa pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah," kata Bayu kepada Media Indonesia, Jakarta, Kamis (15/8).

Pengumuman susunan kabinet yang dilakukan sebelum 20 Oktober 2019, menurutnya, jelas tidak bisa dilakukan.

Hal itu mengingat sebelum tanggal itu Jokowi belum sah sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024, sehingga tidak punya kedudukan hukum mengumumkan kabinet periode 2019 - 2024.

"Ada baiknya Presiden tetap memegang asas kehati-hatian dan kecermatan dalam membentuk kabinetnya sehingga akan lebih baik jika tidak dilakukan secara terburu-buru," jelas pengamat hukum tata negara tersebut.

Baca juga: Kabinet tanpa Kubu Prabowo

Sebelumnya, saat bertemu sejumlah pimpinan redaksi media kemarin, Jokowi menyatakan bahwa susunan kabinet untuk pemerintahan 2019 - 2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Memang, kata Bayu, hal itu secara politik dapat diterima. Namun, secara hukum tata negara mengandung permasalahan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Untuk itu sebagai bentuk ketaatan kepada UU Kementerian Negara Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak melakukan pengumuman susunan kabinet baru sebelum 20 Oktober," ucapayu.

"Jokowi sebaiknya melakukan penelusuran latar belakang, kompetensi, dan rekam jejak calon anggota kabinet yang akan diangkat Presiden sebaiknya dilakukan tahap pengecekan secara berulang-ulang," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More