Kamis 15 Agustus 2019, 06:10 WIB

Kabinet tanpa Kubu Prabowo

aKMAL fAUZI | Politik dan Hukum
 Kabinet tanpa Kubu Prabowo

MI/RAMDANI
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin

 

SEKITAR sebulan menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Oktober mendatang, diam-diam Presiden terpilih Jokowi merampungkan penyusunan Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.

Presiden Jokowi menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatifnya selaku presiden Republik Indonesia. Hal itu mempertegas komposisi kabinet baru yang akan diisi 55% profesional dan 45% kader partai politik.

"Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

Kabinet itu, kata Jokowi, juga diisi beberapa kalangan muda berusia 25-35 tahun. Hal tersebut sempat diutarakan sendiri oleh Presiden dalam sejumlah kesempatan.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Forum Pemimpin Redaksi di Istana Merdeka, kemarin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa kabinetnya telah terbentuk dan tanpa mengakomodasi kubu 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno).

"Jumlah 62% di parlemen sudah cukup. Waktu saya di Gubernur Jakarta cuma 18% di DPRD, ya enggak apa-apa," ungkapnya.

Selain itu, saat Jokowi bersama Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014, mereka juga hanya mengantongi 38% koalisi di parlemen. "Semua parpol maunya bergabung. Kalau Gerindra bergabung, Demokrat dan yang lain-lain mau bergabung. Masak jadi 100%. Enam puluh dua persen sudah cukup," ujarnya.

Suara parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin memang signifikan di parlemen, yakni dari PDIP, Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP.

Jokowi mengatakan kabinet siap diumumkan. "Sudah bisa saya umumkan, bisa segera, bisa juga Oktober, tetapi pasar kelihatan menunggu dan berharap segera diumumkan," ujarnya.

Pihaknya juga memastikan ada beberapa kementerian baru dan ada yang akan dilebur. "Akan ada kementerian investasi. Itu artinya, BKPM ditingkatkan statusnya dari badan menjadi kementerian. Kementerian luar negeri mungkin menjadi kementerian luar negeri dan perdagangan internasional."

Perihal perubahan nomenklatur, lanjut Jokowi, karena ada kebutuhan dan persaingan dunia.

Hormati prerogatif
Wakil Sekjen PDIP Arif Wibowo mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Jokowi soal komposisi kabinet Jokowi-Amin.

"Sejauh komposisi dan person di kabinet dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP maka seluruh jajaran PDlP pasti setuju," kata Arif ketika dihubungi, kemarin.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak mau ambil pusing soal komposisi nama-nama menteri yang ada di kantong Jokowi.
"Mau 25%, 35%, 50%, 100% dari kalangan parpol atau profesional, itu hak prerogatif presiden," tutur Surya di Kampus Pascasarjana UI, Jakarta, kemarin, termasuk Jaksa Agung yang kini dijabat kader partainya.

Terkait dengan itu, pakar hukum tata negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menegaskan, dalam mengumumkan nama-nama menteri hingga nomenklatur kabinet, Jokowi harus menaati regulasi sesuai UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Bayu menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, pada Pasal 16 disebutkan presiden diberi waktu paling lama 14 hari setelah dilantik untuk mengumumkan kabinet. Artinya, kabinet termasuk nama-nama harus diumumkan setelah Jokowi dilantik.

"Kalau hanya mengumumkan ada 34 kementerian sah saja, tapi kalau nama-nama, postur kabinetnya seperti apa, itu enggak ada landasannya. Meskipun presidennya sama, ini kan untuk periode yang berbeda," jelas Bayu, kemarin. (Uta/Faj/X-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More