Kamis 15 Agustus 2019, 00:31 WIB

Golkar Apresiasi Jokowi tidak Akomodasi 02 di Kabinet

Ade Alawi | Politik dan Hukum
Golkar Apresiasi Jokowi tidak Akomodasi 02 di Kabinet

MI/Susanto
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily

 

PARTAI Golkar mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang tak mengakomodasi kubu 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) di Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.

"Keputusan Presiden Jokowi tanpa mengakomodasi parpol eks 02 dalam kabinet tentu patut kami dukung dan apresiasi. Kami sangat solid dalam mengamankan apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily, Rabu (14/08).

Tokoh muda partai beringin ini saat dihubungi tengah berada di Tanah Suci selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang menjalankan fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2019.

Menurut Ace, dukungan parpol koalisi yang selama ini mennyokong pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, sudah sangat kuat karena menguasai 63% kursi di parlemen.

"Soliditas koalisi telah terbukti mampu menjelaskan ke publik dalam kampanye Pilpres tentang visi & misi 5 tahun ke depan," jelasnya.

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi Bakal Yahud

Di sisi lain, Ace menegaskan bahwa penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden terpilih.

"Beliau pasti mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantu beliau dalam merealisasikan janji-janji politiknya," pungkasnya.

Kekuatan parpol koalisi pendukung Jokowi-Amin memang signifikan di parlemen yang berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi di Istana Merdeka, Rabu siang (14/8), mantan Gubernur DKI itu memastikan bahwa kabinetnya telah terbentuk dan tanpa mengakomodasi kubu 02. "Jumlah 62% di parlemen sudah cukup. Waktu saya di Gubernur Jakarta, cuma 18% di DPRD, ya enggak apa-apa," tandasnya. (OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More