Rabu 14 Agustus 2019, 14:40 WIB

KNKS Gagas JSN Berbasis Syariah

mediaindonesia.com | Ekonomi
KNKS Gagas JSN Berbasis Syariah

Ist
Direktur Bidang Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS, Taufiq Hidayat

 

KOMISI Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menggagas pengembangan Jaminan Sosial Nasional (JSN) berbasis syariah. 

Hal itu dilakukan antara lain dengan mengupayakan preferensi produk syariah pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJS-Tk).

"Ke depannya preferensi syariah itu tidak hanya di ketenagakerjaan tapi juga jaminan hari tua, jaminan kesehatan kerja, hingga jaminan pensiun. 

Ini merupakan upaya untuk membuat sisi permintaan yakni lebih dari 80% penduduk kita beragama Islam yang punya preferensi ke sana," kata Direktur Bidang Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS, Taufiq Hidayat, di Jakarta, Rabu (14/8).

Saat ini, lanjut dia, KNKS telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS-Tk untuk pengembangan produk berbasis syariah. Nantinya, peserta BPJS-Tk dapat memilih preferensi pengelolaan secara umum maupun syariah.


Baca juga: Inovasi Digital, Bank BJB Hadirkan Layanan QR Payment

 

Menurut Taufiq, pihaknya juga telah meminta opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terkait dengan kemungkinan produk tersebut, termasuk melakukan kajian preferensi potensi keikutsertaan peserta.

Ia menambahkan KNKS juga tengah mencari model pembayaran terintegrasi berbasis syariah pada lingkup pesantren. 

"Di pesantren sudah ada model pembayaran berbasis syariah tapi banyak yang belum terintegrasi," kata Taufiq. 

Ia menambahkan setelah proses pemetaan (mapping) dibuat nantinya KNKS akan membuat modelling untuk diadopsi oleh pesantren. 

"Pesantren ini punya ribuan santri. Santri potensial dikembangkan tak hanya sebagai konsumer, tapi juga enterpreneur," pungkas Taufik. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More