Rabu 14 Agustus 2019, 21:03 WIB

Kejagung Sarankan Pemprov DKI Ulang Proses Lelang ERP

Selamat Saragih | Megapolitan
Kejagung Sarankan Pemprov DKI Ulang Proses Lelang ERP

MI/PIUS ERLANGGA
Kendaraan bermotor melintasi gerbang jalan berbayar atau Elektronic Road Pricing (ERP) di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sudah mengeluarkan pendapat hukumnya sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang lelang proyek jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Lelang poyek ERP itu harus diproses ulang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri, mengatakan, berdasarkan pendapat hukum Kejagung, Pemprov DKI Jakarta harus proses ulang lelang ERP meski sudah sempat berjalan.

Namun, Mukri tidak menjelaskan kenapa alasannya berpendapat begitu.

"Ada hal-hal yang prinsip memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan," ujar Mukri, di Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menambahkan, Kejagung sudah menyerahkan pendapat hukum itu kepada Pemprov DKI pada pertengahan Juli lalu. Pendapat hukum tersebut, lanjut Mukri, tidak bersifat mengikat. Kejagung menyerahkan semua keputusan kepada Pemprov DKI.

"Dia (Pemprov DKI-Red) minta pendapat hukum sama kami. Kami sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," lanjut Mukri.

Pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta pendapat hukum kepada Kejagung terkait proses lelang ERP.

Untuk melengkapi aturan hukum soal pemberlakuan ERP, Pemprov DKI juga akan menyiapkan Raperda ERP sebagai landasan hukumnya.

Sebab, Anies menilai proses lelang proyek ERP tidak dijalankan dengan disiplin. Hal itu bisa menyebabkan hasil lelang dituntut oleh peserta lelang.

"Kami tanyakan pada mereka (Kejagung), apakah dalam proses kemarin ada hal-hal yang secara hukum menyimpang. Bila secara hukum menyimpang, kami harus koreksi. Jangan asal jadi, di kemudian hari menjadi masalah," kata Anies pada 11 Januari lalu.

Saat itu, Anies menyebutkan kelanjutan proses lelang ERP akan diputuskan setelah menerima pendapat hukum dari Kejagung.

Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More