Rabu 14 Agustus 2019, 20:20 WIB

Wacana Amendemen UUD 1945, NasDem : Sedang Kami Kaji

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Wacana Amendemen UUD 1945, NasDem : Sedang Kami Kaji

MI/M. Irfan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia

 

PARTAI NasDem saat ini sedang mengkaji perlu atau tidaknya amendemen Undnag-Undang Dasar 1945.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai memberikan kuliah umum kebangsaan di Kampus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Rabu (14/8).

"Saya pikir dalam pengkajian dan kalau tidak menutup kemungkinan NasDem melihat mana yang jauh lebih berarti," tutur Surya.

Surya menyebut, pada prinsipnya NasDem berada pada posisi sebagai partai yang konsisten mempertahankan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa.

Hal tersebut dikatakannya bisa dicapai dengan dua cara yaitu melalui amendemen UUD 45 ataupun bertahan dengan UUD 45 yang ada saat ini dengan segala konsekuensi demokrasi yang ada.

Baca juga : Surya Paloh: Bangsa Ini Harus Jadikan Pluralisme Sebagai Kekuatan

"Kita ikut segera melakukan amendemen UUD 45, kembali pada UUD 45 yang seutuhnya atau menerima kondisi keadaan sistem demokrasi yang seperti ini dengan segala konsekeuensi yang ada. Hanya ada 2 pilihan ini," ungkapnya.

Hingga saat ini, lanjut Surya, NasDem masih melakukan kajian terkait dua opsi tersebut. Namun menurutnya jika memang UUD 45 saat ini sudah sesuai dengan cita-cita bangsa dirinya menegaskan maka tidak perlu dilakukan kembali adanya amendemen.

"Kalau kita anggap ini paling baik dan paling bagus semakin mendekati cita-cita kemerdekaan kita ya buat apa diubah," tuturnya.

Namun sebaliknya, jika sistem ketatanegaraan yang ada saat ini justru bisa mengancam keutuhan NKRI karena hanya memberikan kebebasan berserikat yang memang dimanfaatkan oleh kelompok radikalisme dan garis keras, Surya menyebut amendemen UUD 45 tentang ketatanegaraan mungkin memang perlu dikaji.

"Tapi kalau sistem saat ini mengancam NKRI dan hanya memberikan kebebasan berserikat yang memang dimanfaatkan kelompok-kelompok radikalisme dan garis keras maka perlu kita kerja. Ya ini kita kaji," tegasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More