Rabu 14 Agustus 2019, 20:13 WIB

Eks Direktur Krakatau Steel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta

Melalusa Susthira K | Politik dan Hukum
Eks Direktur Krakatau Steel Didakwa Terima Suap Ratusan Juta

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Eks Direktur Produksi dan Teknologi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini.

 

MANTAN Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro didakwa menerima suap dengan total Rp101,7 juta dan USD 4000 terkait kasus kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di perusahaan BUMN yang bergerak dibidang produksi baja tersebut.

Aliran dana tersebut diketahui bermuara dari dua pengusaha berbeda yakni Direktur Utama PT Grand Kartech Kenneth Sutardja dan Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK M. Asri Irwan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Dalam dakwaannya, Wisnu diketahui menerima Rp55,5 juta dan Rp1,26 juta (pembiayaan makan siang) dari Yudi Tjokro. Sedangkan dari Keneth Sutardja, Wisnu diketahui menerima USD 4000 dan Rp45 juta.

Uang tersebut diterima Wisnu melalui Kurnia Alexander Muskitta selaku broker yang menawarkan produk kedua perusahaan tersebut dengan petinggi PT Krakatau Steel.

Jaksa menuturkan pemberian uang dari Yudi Tjokro dimaksudkan agar Wisnu menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan dua buah Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard yang keseluruhannya bernilai Rp 13 miliar di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diserahkan kepada PT Tjokro Bersaudara.

Sedangkan, pemberian sejumlah uang dari Kenneth Sutardja dimaksudkan agar Wisnu menyetujui pengadaan dua unit boiler berkapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12 miliar di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diserahkan kepada PT Grand Kartech.

Atas perbuatannya, Wisnu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More