Rabu 14 Agustus 2019, 19:00 WIB

NasDem: Komposisi Menteri Hak Prerogatif Presiden

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem: Komposisi Menteri Hak Prerogatif Presiden

MI/Mohamad Irfan
Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh memaparkan materi saat memberikan kuliah umu kebangsaan di Gedung IASTH

 

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak mau ambil pusing soal komposisi nama-nama menteri yang ada di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Surya, komposisi kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Bagaimanapun komposisinya mau 25%, 35%, 50%, 100% dari kalangan parpol atau profesional itu semua hak prerogatif presiden," kata Surya ketika ditemui usai memberikan kuliah umum kebangsaan di Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Rabu (14/8).

Hal yang sama juga berlaku bagi posisi portofolio kabinet jaksa agung. Surya menekankan NasDem mendukung Jokowi tanpa syarat, artinya mengenai urusan kader NasDem yang menduduki bangku di kabinet diserahkan semua kepada Jokowi.

"Begitu pun posisi jaksa agung, semua hak prerogatif presiden," tuturnya.

Baca juga: Kabinet Baru Jokowi Bakal Yahud

Surya mengaku dirinya belum mengetahui siapa-siapa saja nama menteri yang sudah dikantongi oleh Jokowi. Sambil bergurau, dia mengungkapkan mungkin dirinya menjadi orang terakhir yang akan diberikan informasi langsung dari Jokowi.

"Sampai saat ini belum tau siapa nama-nama menterinya. Mungkin saya yang terkahir kali ya, ya tidak apa-apa lah," ungkapnya.

Ketika disinggung, Jokowi akan memberikan jabatan menteri kepada anak muda berumur di bawah 30 tahun, Surya meyakini nama tersebut bukan anaknya yaitu Prananda Surya Paloh. Menurut Surya, putra semata wayangnya tersebut belum siap untuk diberi jabatan sekelas menteri.

"Anak saya, kalau saya liat si gagah tapi kurang cocok untuk jadi menteri. Alasannya memang dia perlu berporses lebih lagi," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More