Rabu 14 Agustus 2019, 14:34 WIB

Jokowi Harus Pastikan Periode Kedua Lebih Baik

Ferdinand | Politik dan Hukum
Jokowi Harus Pastikan Periode Kedua Lebih Baik

MI/Arya Manggala
Din Syamsuddin

 

PRESIDEN Joko Widodo harus bisa memastikan periode kedua pemerintahannya jauh lebih baik dari periode pertama. Untuk itu dia harus menempatkan orang-orang yang punya kemampuan, integritas, dan yang bersifat melayani kepentingan publik dalam kabinet mendatang.

Pendapat itu disampaikan mantan utusan Presiden Jokowi, Din Syamsuddin seusai memberikan pembekalan pada acara Masta Penyambutan Mahasiswa Baru 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (14/8).

"Ini tidak mudah karena harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai politik. Tapi, kalau akhirnya harus mengakomodasi kepentingan partai politik yang masing-masing minta sekian bahkan tidak boleh kurang. Saya membayangkan kerja dan kinerja ke depan akan tersandera oleh kepentingan partai politik. Itu tidak baik untuk Indonesia ke depan," terangnya.  

Din Syamsuddin menilai permintaan jatah menteri oleh partai politik merupakan hal yang wajar. Sebab, merekalah yang bekerja keras untuk memenangkan Jokowi.

Namun, partai politik seyogyanya juga memiliki wawasan mana yang terbaik dari anak bangsa. Baik dia berasal dari partai politik maupun nonpartai.

"Jangan karena nepotisme, like and dislike, oligarki partai, segelintir orang di partai lalu didorong-doronglah. Padahal, tidak profesional," kata Din.

baca juga: Baru Keluar Penjara, Sopir Angkot Edarkan Sabu

Apalagi, lanjut Din, banyak menteri dari partai politik yang kurang berorientasi bekerja untuk kepentingan rakyat. Tetapi, lebih banyak untuk partainya. Kepentingan partai tidak hilang setelah dia memangku jabatan publik.

"Semua harus profesional, jangan korbankan kepentingan negara untuk yang tidak profesional," tukas Din Syamsuddin. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More