Rabu 14 Agustus 2019, 12:37 WIB

Alex Noerdin Diperiksa Kejagung Terkait Dana Hibah 2013

Alex Noerdin Diperiksa Kejagung Terkait Dana Hibah 2013

ANTARA/Aprillio Akbar
Alex Noerdin (berkemeja putih)

 

MANTAN Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin diperiksa Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana hibah pada tahun anggaran 2013.    

Alex yang diperiksa sebagai saksi hadir di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Rabu (14/8), pada pukul 09.00 WIB, mengenakan atasan putih dan bawahan hitam.    

Saat memasuki Gedung Tindak Pidana Khusus, ia tidak memberikan komentar apa pun. Sementara hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung.    

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy terkait kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD).    

Kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun anggaran 2013 pemerintah provinsi menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2,1 triliun.    

Baca juga: KPK Panggil Tiga Saksi Terkait Tersangka Soetikno di Dua Perkara

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta/instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatra Selatan.    

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp21 miliar.    

Ada pun penyidik sebelumnya telah menetapkan dua tersangka untuk kasus itu, yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatea Selatan berinisial LPLT dan mantan Kepala Kesbangpol Sumatra Selatan berinisial I.

Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatra Selatan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More