Rabu 14 Agustus 2019, 11:23 WIB

Enam Orang Dipanggil KPK dalam Kasus PT APP

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Enam Orang Dipanggil KPK dalam Kasus PT APP

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam perkara pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) dengan tersangka Andra Agussalam (AYA).

"Hari ini diagendakan pemeriksaan enam orang saksi untuk tersangka AYA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8).

Enam saksi itu ialah Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, empat orang dari Operation Service Procurement Senior Officer PT Angkasa Pura II yakni, Rusmalia, Ponny Suryaningsih, Irja Fuadi, dan Rudi Syamsuddin. Satu orang lainnya yaitu AVP of Proc and Log PT Angkasa Pura II Munalim.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam (AYA) sebagai tersangka lantaran diduga menerima S$96.700 agar PT APP menunjuk langsung PT INTI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan Baggage Handling System (BHS) di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Selain Andra, KPK juga menetapkan staf PT INTI, Taswin Nur, sebagai tersangka lantaran diduga berperan sebagai pemberi suap.

Baca juga: Korupsi KTP-E, KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru

Dalam konstruksi perkara ini, diduga PT INTI akan mendapatkan pekerjaan BHS dari PT APP yang nilai kontraknya tidak kurang dari Rp86 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan di enam bandara yang berada dalam pengelolaan PT AP II.

Meski awalnya PT APP ingin menggunakan sistem tender dalam pengadaan pekerjaan tersebut, Andra disinyalir mengarahkan agar pekerjaan tersebut menggunakan proses penunjukan langsung kepada PT INTI.

Padahal, berdasarkan pedoman perusahaan, penunjukan langsung atas suatu pekerjaan baru dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknnis bahwa barang atau pekerjaan tersebut hanya dapat disediakan satu pabrikan atau pemegang paten atau pemegang lisensi paten.

Andra diketahui juga mengarahkan agar ada negosiasi antara PT APP dengan PT INTI untuk meningkatkan down payment (DP) dari 15% menjadi 20% untuk modal PT INTI karena adanya kesulitan cash flow di PT INTI.

Jika ditelisik ke belakang dalam kaitan kasus korupsi, nama Andra bukan nama baru. Andra merupakan mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) periode 2008-2015 yang berkaitan dengan kasus KTP-E.

Pada kasus tersebut, nama Andra muncul sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana Rp1 miliar terkait kasus KTP-E.

Meski memiliki track record seperti itu, Andra diangkat sebagai direktur di Angkasa Pura II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Dalam kasus ini, KPK menyangkakan Andra, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More