Jumat 16 Agustus 2019, 01:20 WIB

Perlindungan Hutan Jadi Tumpuan

Dhika kusuma winata | HUT RI
Perlindungan Hutan Jadi Tumpuan

ANTARA/ADIWINATA SOLIHIN
MENGGANTI PELINDUNG TANAMAN: Petani mengganti pelindung tanaman semusim di Desa Daenaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (18/4)

 

Tingkat deforestasi tertinggi, yakni 3,5 juta hektare (ha) yang pernah terjadi di Indonesia pada periode 1996-2000, turun drastis menjadi 0,44 juta ha pada periode 2017-2018.

PANEL Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) baru-baru ini mengeluarkan laporan khusus bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (Climate Change and Land). Panel yang diisi para pakar dari berbagai dunia itu menekankan perlindungan hutan dan reforestasi sebagai kunci menahan laju perubahan iklim agar suhu Bumi tak melonjak lebih dari 2 derajat celsius.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Dalam laporan itu juga disebutkan pada periode 2007-2016 emisi global dari sektor berbasis lahan (pertanian, kehutanan, dan alih fungsi lahan) mencapai 23% dari emisi global.

Berkaca dari data tersebut, IPCC merekomendasi seluruh negara, termasuk Indonesia untuk menekan deforestasi, melindungi gambut, mangrove, hingga restorasi ekosistem. Laporan itu juga merekomendasikan agar dunia mengurangi 30 gigaton emisi karbon per tahun pada 2030.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyatakan laporan IPCC mengingatkan semua pihak bahwa berbagai upaya untuk merespons perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial.

"Laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim dan lahan ini memperkuat fakta bahwa kegiatan manusia di lahan termasuk hutan merupakan penyumbang emisi terbesar. Namun, di sektor lahan juga harapan untuk mitigasi dan beradaptasi banyak tersedia," ujarnya.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono mengatakan, berdasarkan laporan IPCC pula, cara paling efektif untuk mengurangi emisi ialah penghentian deforestasi, penanaman ulang (reforestasi), serta melindungi ekosistem penting, seperti gambut dan bakau.

Jika dibandingkan dengan negara tropis lain, Indonesia dinilai menunjukkan kemajuan besar dalam penurunan deforestasi beberapa tahun terakhir. Data resmi pemerintah menunjukkan laju deforestasi terus menurun dan cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Tingkat deforestasi tertinggi, yakni 3,5 juta hektare (ha) pernah terjadi pada periode 1996-2000. Kurun 2015-2016 deforestasi mencapai 1,09 juta ha akibat kebakaran hutan. Pada periode 2017-2018 laju deforestasi turun drastis menjadi 0,44 juta ha.

Data Global Forest Watch juga menyatakan penurunan deforestasi Indonesia sebesar 40% di hutan primer pada 2018 jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kehilangan tahunan pada 2002-2016.

Laporan World Resources Institute (WRI) Indonesia menyatakan penurunan laju deforestasi tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk moratorium izin hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian kerusakan gambut, dan pengendalian perubahan iklim.

Tekan deforestasi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam berbagai kesempatan menekankan perlindungan hutan krusial dalam mendukung Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK 29% dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Dari target penurunan pada Kesepakatan Paris itu, 17% target mengandalkan sektor hutan dan lahan. Dalam NDC Indonesia, sudah dibatasi deforestasi tidak boleh melebihi 450.000 hektare pada 2020 dan 325.000 hektare pada 2030.

"Pemerintah telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum yang menjadi kunci utama dalam upaya menurunkan deforestasi Indonesia, termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. Moratorium permanen artinya tidak akan ada lagi izin-izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut," ucap Menteri Siti.

Sejak 2011, pemerintah menyetop sementara izin baru di hutan primer dan lahan gambut untuk melindungi hutan alam. Upaya tersebut diikuti dengan moratorium izin baru untuk kelapa sawit, evaluasi izin-izin yang sudah ada, didukung dengan kebijakan menjaga High Conservation Forest Value (HCFV) serta peningkatan produktivitas kebun sawit sesuai dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan pengendalian kebakaran hutan.

Sejumlah kebijakan dari sektor hutan dan lahan itu berkontribusi dalam capaian pengurangan emisi Indonesia. Per 2017, Indonesia sudah berhasil menurunkan emisi sekitar 24% dari target 29% sesuai NDC. Capaian pengurangan emisi itu melesat dari 10,7% pada 2016.

Selain perlindungan hutan melalui intervensi kebijakan, capaian penurunan emisi juga disumbang menurunnya kebakaran lahan gambut. Pada 2016, emisi dihasilkan dari kebakaran gambut mencapai 90,2 juta ton CO2, sedangkan pada 2017 emisinya hanya sekitar 12,3 juta ton CO2.

Peneliti Divisi Hutan dan Lahan Indonesian ICEL, Marsya Mutmainah, menyatakan, NDC Indonesia cukup ambisius sebagai negara berkembang. Dalam implementasinya, dukungan dari instansi sektoral lain amat dibutuhkan.

"NDC harus dipandang sebagai panduan pembangunan oleh instansi sektoral terkait, bukan hanya sebatas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup saja sebagai national focal point," ujarnya.

Indonesia juga telah berencana mempersiapkan pembangunan rendah karbon. Ambisi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mengembangkan pembangunan rendah karbon yang mendapat pujian di kancah internasional, kata Marsya, perlu segera diterapkan. (H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More