Selasa 13 Agustus 2019, 21:12 WIB

Polda Metro Jaya Terbitkan Aturan Operasional Mobil Listrik

M. Iqbal Al Machmudi | Megapolitan
Polda Metro Jaya Terbitkan Aturan Operasional Mobil Listrik

Antara/Wahyu Putro A
Mobil listrik digunakan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat bertandang di Istana Presiden

 

KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya (PMJ) telah menerbitkan regulasi terkait pengoperasian kendaraan listrik untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Regulasi tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan dan sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur," kata Wakil Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP I Made Agus Prasatya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8).

Selain itu, aturan pengoperasian kendaraan listrik juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Baca juga : Perpres Mobil Listrik Atur TKDN hingga Insentif

Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2012 menyebutkan setiap kendaraan yang dioperasikan di ruas jalan harus memenuhi persyaratan teknis.

I Made mengatakan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor, dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Selain itu, pengoperasian kendaraan listrik juga diperjelas dalam Pasal 7 huruf b yang menyebutkan susunan persyaratan teknis dalam pengoperasian kendaraan listrik di jalan terdiri dari rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan komponen pendukung lainya.

"Selanjutnya Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi motor bakar, motor listrik, dan kombinasi motor bakar dan motor listrik," ujar I Made. (OL-7)

Baca Juga

Ilustrasi

321 Perusahaan di Jakarta Abai Protokol Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:34 WIB
"Kepada 321 perusahaan itu diberikan teguran dan pembinaan," ungkap Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

BPTJ Perpanjang Penghentian Layanan AKAP dan AKDP Hingga 7 Juni

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 16:29 WIB
“Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat yang terlanjur mudik keluar Jabodetabek untuk menunda terlebih dahulu perjalanan kembali...
Antara

Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak Dipotong

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 15:51 WIB
Pemerintah DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) seperti petugas prasarana...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya