Selasa 13 Agustus 2019, 20:43 WIB

DPRD DKI Setujui Anggaran Ajang Balap Formula E

Ferdian Ananda Majni | Olahraga
DPRD DKI Setujui Anggaran Ajang Balap Formula E

AFP/David Dee Delgado
Ajang balap Formula E yang berlangsung di Brookly, New York City, Amerika Serikat.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, dipastikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran belanja langsung untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Ibu kota Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan anggaran yang disetujui sebesar Rp360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

"Baik, Formula E berarti Rp 360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya poundsterling. Jadi total Rp 360 miliar," kata pria yang akrab disapa Sani dalam rapat KUPA-PPAS 2019 di Ruang Serbaguna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (13/8).

Padahal dalam pengajuan sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan dana sebesar Rp345,9 miliar dengan menggunakan kurs dollar AS yakni 24,1 juta dollar atau 20 juta poundsterling.

Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra menjelaskan, Pemprov DKI telah menyampaikan surat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Akan tetapi, pemerintah pusat tidak memiliki anggaran dalam penyelenggaraan Formula E tersebut.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprov DKI mendapatkan angin segar guna memanfaatkan sumber dana APBD untuk penyelenggaraannya.

"Nanti ini bisa dimasukkan di SKPD belanja langsung di Dinas Pemuda dan Olaharaga. Ini dukungan dari Kemenpora dan Kemendagri. Jadi semula kan ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, lalu digeser ke Komisi E dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, ini merupakan kegiatan baru," terangnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Amerika pada 9-18 Juli lalu membawa pulang kepastian Jakarta sebagai tuan rumah seri Formula E pada 2020 mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrikFormula E. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar. Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

Sebelumnya, Penyelenggaraan ajang balap Formula E di Jakarta ditaksir bakal menghasilkan pergerakan ekonomi senilai Rp1,2 triliun di ibu kota. Hal itu menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jauh lebih tinggi dari biaya penyelenggaraan balap mobil listrik itu.

"Dia menggerakkan perekonomian karena meskipun penyelenggaraan itu tentu ada biaya, tapi pergerakan perekonomiannya dalam proyeksi konservatif saja, itu diperkirakan Rp1,2 triliun," ujar Anies usai meresmikan informasi integrasi transportasi di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Di sisi lain biaya, yang diperlukan secara total untuk menyelenggarakan satu seri balap Formula E mencapai 20 juta poundsterling atau Rp360 miliar.

Presiden Joko Widodo,  kata Anies, telah merestui penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun depan. Hal itu disampaikan Presiden saat memanggil Anies ke Istana Selasa (13/8) siang.

"Kita menyelenggarakan Asian Games juga mengeluarkan biaya. Anda selenggarakan GP, anda menyelenggarakan F1, apakah anda jadi tuan rumah piala dunia, ada komitmen, atau biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara," tegasnya.

Presiden juga mendukung penyelenggaraan Formula E di Jakarta karena ada manfaat lain yang didapat Jakarta serta Indonesia yakni semakin dikenalnya Jakarta serta Indonesia oleh dunia internasional.

"Dalam istilah beliau, ada manfaat faedah 'tangible' dan ada faedah yang 'non-tangible'. Non-tangible itu adalah Indonesia tereskpos di dunia internasional. Jakarta terekspos sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia," tuturnya.

Biaya penyelenggaraan Formula E dikatakan Anies sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), konsorsium Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun sponsor pihak swasta. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More