Selasa 13 Agustus 2019, 12:35 WIB

Pejabat Kementan yang Terlibat Pemberian RIPH Dicopot

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pejabat Kementan yang Terlibat Pemberian RIPH Dicopot

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR I Nyoman Dhamantra ditangkap KPK dalam OTT terkait kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih.

 

MENTERI Pertanian Amran Sulaiman mencopot seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang terlibat dalam pemberian rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Langkah tersebut dilakukan guna mempermudah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan terkait kasus suap impor bawang putih yang sudah menyeret anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Dhamantra.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengungkapkan, dengan pencopotan para pejabat itu, KPK bisa lebih leluasa mengumpulkan informasi dari mereka.

"Kami belum tahu apakah ada keterlibatan pejabat Kementan. Tapi, di sini, jelas ada kelalaian dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih," ujar Momon di Jakarta, Selasa (13/8).

Baca juga: KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Suap Izin Impor Bawang Putih

Langkah tegas itu juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan ketegasan pihak Kementan dalam memerangi korupsi.

"Kami ingin menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan," tuturnya.

Jika nantinya tidak terbukti bersalah, para pejabat terkait akan mendapat pemulihan nama baik dan dikembalikan pada posisi masing-masing.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Senin (12/8).

"Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yg berjalan dan mendukung penuh KPK," tandasnya.

Sejak awal Kementan telah bekerja sama dengan KPK, dan secara khusus menempatkan tiga personel lembaga antirasuah di Kantor Pusat Kementan sebagai upaya pencegahan korupsi. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More