Selasa 13 Agustus 2019, 11:00 WIB

Penanganan Kekeringan di Jawa Tengah Secara Kroyokan

Akhmad Safuan | Nusantara
Penanganan Kekeringan di Jawa Tengah Secara Kroyokan

Antara
Ilustrasi

 

SEBANYAK 1.319 desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdampak kekeringan. Dari jumlah itu baru tiga daerah yang mengajukan bantuan air. Sedikitnya daerah yang mengajukan bantuan ke provinsi karena karena penanganan kekeringan berjalan lancar dengan  sistem kroyokan. Data dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah  hingga saat ini jumlah wilayah terdampak kekeringan di provinsi ini adalah 1.319 desa di 27 kabupaten/kota. Angka ini masih di bawah prediksi awal sebanyak 1.319 desa di 287 kecamatan di 31 daerah terdampak kekeringan.

Dari desa-desa terdampak kekeringan ini, hampir setiap hari dilakukan distribusi bantuan air bersih baik berasal dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, instansi, lembaga pemerintah dan swasta, organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya.

"Penanganan kekeringan di desa-desa di Jawa Tengah berjalan baik dan lancar, semua pihak terlibat keroyokan sehingga tidak ada permasalahan," kata Kepala BPBD Provinsi Jateng, Sudaryanto, Selasa (13/8).

Hingga saat ini, lanjut Sudaryanto, baru tiga daerah yang mengajukan permintaan bantuan air ke provinsi yakni Wonogiri, Pati dan Temanggung, karena anggaran penanggulangan kekeringan yang dimiliki oleh daerah itu terbatas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara terpisah mengatakan baik dan lancarnya penanganan bencana kekeringan dilakukan setelah pemerintah provinsi dan daerah menggelar pemetaan, sehingga dari sini dapat diketahui titik atau desa mana saja bakal terdampak.

"Provinsi Jateng siapkan 1.000 tangki air bersih yang dapat didistribusikan ke daerah yang kekurangan dan butuh bantuan. Sedangkan daerah juga telah menyiapkan bantuan air bersih untuk disalurkan,"  ujarnya.

baca juga: Mantan Kadis ESDM Babel Tersangka Korupsi Proyek PJU

Sedangkan untuk mengatasi ancaman puso, lanjut Ganjar Pranowo, pemerintah juga mengatur musim tanam diselaraskan ketersediaan air baik di sungai maupun waduk dan sumur. Namun untuk daerah yang sudah terlanjur menanam dilakukan upaya lain seperti penyediaan pinjaman pompa air agar dapat memanfaatkan sisa air di sungai dan waduk dengan cara disedot.

"Kita buat strategi dan keroyok dalam penanganan, tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta dengan CSR-nya, juga potensi filantropi," imbuhnya. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More