Selasa 13 Agustus 2019, 06:15 WIB

KPK Patut Selidiki Perubahan Lahan TPA

KG/J-1 | Megapolitan
KPK Patut Selidiki Perubahan Lahan TPA

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
TPA sampah Cipayung, Depok, Jawa Barat.

 

PENGADAAN lahan yang tidak sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) terindikasi melanggar tindak malaadministrasi dan kejahatan korupsi.

Demikian penegasan Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Sobirin terkait dengan LKPJ Wali Kota Depok 2016. Saat itu, Nur Mahmudi Ismail dalam LKPJ menyebutkan telah membeli lahan seluas 6 hektare dengan harga Rp32 miliar di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok.

Pembelian sesuai kebutuhan yang mendesak, yakni mempersiapkan lahan pengganti tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung­ yang sudah kritis sejak 2014. Faktanya, sejak dibeli pada 2015, hingga kini lahan pengganti belum dimanfaatkan. Akibatnya sampah di TPA Cipayung sudah menjulang dengan ketinggian 30 meter. “Jika membeli untuk perluasan TPA, ya harus diproses untuk menjawab kekurangan lahan TPA yang selama ini dikeluhkan Pemerintah Kota Depok, bukan untuk yang lain. Kalau diperuntukkan ke hal lain, itu kejahatan malaadministrasi, melawan hukum, dan korupsi,” tegas Sobirin, Senin (12/8).

Ia meminta KPK memeriksa Nur Mahmudi Ismail selaku penanggung jawab APBD Kota Depok dan Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 2015. Ombudsman Republik Indonesia, lanjutnya, juga mendesak KPK memeriksa Ketua DPRD Kota Depok karena perannya sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang menyetujui­ pencairan dana APBD untuk perluasan TPA seharga Rp32 miliar.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Dudi Miraz Imamuddin berkukuh tanah seluas 6 hektare yang dibebaskan 2015 bukan untuk perluasan TPA, melainkan buat zona kawasan hijau. “Lahan yang kami bebaskan buat buffer zone,” ujarnya. Dudi tak merespons ketika ditanyakan kenapa jadi berbeda dengan LKPJ Wali Kota Depok 2016.

Wali Kota Depok Muhammad Idris yang menggantikan Nur Mahmudi juga menyatakan lahan seluas 6 hektare untuk buffer zone. “Kita usulkan ke Provinsi Jawa Barat untuk membangun hutan kota dan belum ada komentar,” tukasnya. (KG/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More