Senin 12 Agustus 2019, 20:00 WIB

Korea Selatan Perketat Pengawasan Ekspor ke Jepang

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Korea Selatan Perketat Pengawasan Ekspor ke Jepang

AFP
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada 2 Agustus mengutuk keputusan Jepang untuk menghapus negaranya dari "daftar putih" mitra dagang favor

 

KOREA Selatan mengambil langkah baru di tengah konflik dagang dengan Jepang. Pemerintahan Moon Jae-in menempatkan Jepang ke dalam kategori ekspor baru, yang berakibat semakin intensifnya perang dagang antara kedua negara tetangga tersebut.

Kebijakan itu menyusul langkah Seoul awal bulan ini, yang menghapus Tokyo dari daftar mitra dagang utama. Sebuah respons terhadap kebijakan serupa yang digulirkan Jepang. Sebelumnya, pemerintah Jepang melakukan pembatasan keras terhadap ekspor penting bagi raksasa teknologi, seperti Samsung.

Kemarahan Jepang dipicu serangkaian putusan pengadilan Korea Selatan, yang memerintahkan sejumlah perusahan Jepang untuk membayar kerja paksa selama Perang Dunia II. Perselisihan dua sekutu Amerika Serikat (AS) itu menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kerja sama keamanan. Terutama, dalam menghadapi uji coba rudal Korea Utara. Perang dagang Seoul-Tokyo juga diyakini berdampak pada rantai pasokan global.

Baca juga: Korea Selatan Kecam Keputusan Perdagangan Jepang

Dalam pertemuan kabinet, Moon menggemakan kolonialisasi Jepang di Semenanjung Korea pada abad ke-20, yang dipandang sebagai sejarah kelam. "Karena kita sangat menderita di bawah imperialisme Jepang pada masa lalu. Kita harus menganggap pembalasan ekonomi saat ini sebagai masalah yang sangat serius. Meski retaliasi tidak dibenarkan, tapi itu bersumber dari sejarah masa lalu," tegas Moon.

Di lain sisi, Jepang menekankan sejumlah langkah terbaru yang dilatarbelakangi alasan keamanan nasional. Saat ini, daftar mitra dagang Korea Selatan dibagi menjadi dua kelompok, yakni anggota dari empat perjanjian kontrol ekspor utama, dan negara yang tidak menjadi anggota. Belakangan, Kementerian Perdagangan Korea Selatan menambahkan kategori baru untuk negara-negara yang menandatangani empat perjanjian, namun mengoperasikan sistem pengawasan yang melanggar hukum internasional. Jepang merupakan satu-satunya negara dalam kategori baru.

"Sulit sekali untuk bekerja sama dengan negara yang sering melanggar aturan dasar. Kita membutuhkan sistem kontrol ekspor khusus yang menangani persoalan tersebut," jelas Menteri Perdagangan Korea Selatan, Sung Yon-mo, kepada wartawan. Akan tetapi, Sung tidak menjabarkan pelanggaran yang dilakukan Jepang.

Tahap revisi, lanjut dia, akan dilaksanakan pada September mendatang. Pihaknya membuka ruang negosiasi dengan Jepang. Di bawah aturan baru, perusahaan Korea Selatan harus menyerahkan lima dokumen untuk mendapat persetujuan ekspor komoditas sensitif ke Jepang. Artinya, proses perizinan memakan waktu hingga 15 hari. (AFP/Tes/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More