Senin 12 Agustus 2019, 11:09 WIB

26 Caleg Batam Terpilih Belum Serahkan LHKPN

26 Caleg Batam Terpilih Belum Serahkan LHKPN

Antara
KPU telah memberi batas waktu kepada caleg terpilih untuk menyerahkan laporan kekayaan paling lambat 17 Agustus 2019.

 

SEBANYAK 26 calon anggorta DPRD Kota Batam terpilih belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPU setempat.   

"Sampai saat ini baru sekitar 24 orang calon terpilih anggota DPRD Batam hasil pemilu 2019 yang telah menyerahkan tanda terima LHKPN," kata Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan di Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8).        

KPU Batam mengimbau calon terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN untuk segera menyampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni tujuh hari setelah penetapan, atau paling lambat Sabtu (17/8)    Jika tidak, lanjut Zaki, maka KPU Kota Batam tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur.    

baca juga: Enam Orang Dipanggil KPK Terkait Kasus Pengadaan Kapal

Kewajiban itu diatur Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.Surat KPU RI nomor 861/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019 juga mengatur, tanda terima LHKPN yang disampaikan kepada KPU/ KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah tanda terima terhadap LHKPN yang dilakukan calon pada rentang waktu sejak ditetapkan sebagai calon tetap. Penetapan calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 20 September 2018. Artinya penyampaian tanda terima adalah untuk pelaporan LHKPN setelah 20 September 2018 sampai 7 hari setelah penetapan calon terpilih pada 10 Agustus 2019.    

"Lebih cepat lebih baik, karena waktunya mepet dan KPU Batam harus segera menyerahkan berkas-berkas untuk pengajuan pelantikan kepada gubernur," tambahnya. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More