Sabtu 10 Agustus 2019, 12:03 WIB

Sengketa Pileg, MK Tolak 106 Perkara dan 12 Dikabulkan Sebagian

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Sengketa Pileg, MK Tolak 106 Perkara dan 12 Dikabulkan Sebagian

MI/M Irfan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019

 

MAHKAMAH Konstitusi selesai membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019. Mayoritas perkara yang diajukan ke MK ditolak dengan berbagai alasan, seperti dalil yang dimohonkan tidak jelas atau kabur.

Dari 260 perkara yang diregister, MK menolak 106 perkara. Pun terdapat 99 perkara yang tidak dapat diterima, 33 perkara gugur dan 10 perkara ditarik kembali.

"Perkara yang dikabulkan sebagian ada 12," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (10/8).

Baca juga: KPU Nilai MK Sudah Cermat dan Profesional Memutus Perkara Pileg

Atas putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut, KPU segera mengeksekusi. Misalnya, soal putusan MK yang memerintahkan KPU melakukan penghitungan surat suara ulang di sejumlah TPS di Kota Surabaya dan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hal ini berdasarkan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif dengan pemohon Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDI-P).

"Rencana hari Senin depan (penghitungan ulang). Jadi, kita sudah buat draft tahapannya. Yang paling awal untuk mengeksekusi untuk putusan MK itu adalah (gugatan) di Kepulauan Riau, Bintan, dan Batam, karena hanya menetapkan saja apa yang dihitung oleh MK," imbuh Komisioner KPU lain, Ilham Saputra.

Untuk putusan yang dikabulkan MK, KPU juga akan melaksanakannya. Ilham mengatakan putusan MK soal sengketa hasil Pileg adalah final dan mengikat.

"Sudah siap dari awal apapun putusan MK, kita siap melaksanakan," tutur Ilham.(OL-5)

Baca Juga

Dok.mediaindonesia.com

Kapolri Diminta Serius Usut Dugaan Salah Tembak di Poso

👤M Taufan SP Bustan 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:55 WIB
KAPOLRI Jenderal Pol Idham Aziz diminta mengusut tuntas dugaan salah tembak dua petani di Poso, Sulawesi...
MI/Susanto

Utamakan Edukasi dibanding Penegakan Hukum saat New Normal

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:09 WIB
Ketua Komnas HAM setuju TNI terlibat dalam kondisi darurat karena fasilitas lengkap dan SDM terlatih tapi tidak untuk penegakan...
MI/Kristiadi

Waduh, Boni Hargens Tiba-tiba Bicara Upaya Kudeta Pemerintahan

👤Putra Ananda 🕔Kamis 04 Juni 2020, 20:40 WIB
Boni juga menyebut bahwa kelompok yang ia sebut sebagai 'laskar pengacau negara' juga berusaha memanfaatkan potensi krisis ekonomi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya