Jumat 09 Agustus 2019, 10:10 WIB

LKPP Gelar Workshop di Universitas Terbuka

Syarief Oebaidillah | Humaniora
LKPP Gelar Workshop di Universitas Terbuka

Ist
LKPP Gelar Workshop di Universitas Terbuka

 

GUNA mendukung program Penguatan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), khususnya Tata Kelola Pengembangan UKPBJ, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar workshop di Kampus Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan, Banten, Kamis (8/8).

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Robin Asad Suryo, mengutarakan, saat ini pengelola di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebanyak 1.900 orang. Sementara, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditargetkan akhir 2021, SDM yang menjalankan tugas pengadaan mesti memiliki sertifikasi kompetensi yang diisi pelaksana dengan jabatan fungsional.

Menurut Robin, guna memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya salah satunya berencana akan menempuh program inpassing

"LKPP membutuhkan sekitar 10.000 tenaga PNS pengelola pengadaan khususnya di UKPBJ seluruh Indonesia. Kami berharap dapat terpenuhi melalui pengadaan rekrutmen ASN 2019," ungkap Robin didampingi Rektor UT Ojat Darojat.

 

Baca jugaDPR Gelar Bibliobattle, Mengulas Buku dengan Cara Menarik

 

Dalam workshop 'Tata Kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan' tersebut diundang para perwakilan UKPBJ dari 159 instansi se-lndonesia, serta menghadirkan 67 mentor center of excellent (CoE).

UT menjadi tuan rumah workshop yang diselenggarakan di UT Convention Center pada 8-9 Agustus 2019. Robin, yang mewakili Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, berharap pihaknya dapat bekerja sama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Kampus UT sebagai kampus unggulan dan rujukan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Rektor UT menyambut baik rencana kerja sama dengan LKPP tersehut. Terkait SDM pengadaan Kampus UT, menurut Ojat, selama ini pengelola pengadaan diisi para pegawai administrasi biasa.Pihaknyapun akan mengikuti aturan LKPP dan UKPBJ UT siap bersinergi bersama LKPP.

"Jika LKPP mewajibkan pengelola pengadaan mesti dengan SDM jabatan fungsional, UT akan melaksanakannya. Sebab, pengelola pengadaan di UT bukan PNS khusus pengadaan, melainkan administrasi biasa," ujarnya. (RO/OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More