Jumat 09 Agustus 2019, 18:00 WIB

Indonesia Siap Perangi Uni Eropa Akibat Diskriminasi Sawit

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Indonesia Siap Perangi Uni Eropa Akibat Diskriminasi Sawit

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.
KONFERENSI MINYAK KELAPA SAWIT 2018: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan pandangannya pada acara Indonesia Palm Oil

 

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita akan membalas perlakuan tidak adil Uni Eropa yang berencana mengenakan bea masuk 8-18% untuk produk biodiesel Tanah Air.

"To be fair, tentu kita juga akan terapkan tarif yang sama untuk produk mereka. Tinggal tunggu waktu saja," ujar Enggartiasto di Jakarta, Jumat (9/8).

Salah satu komoditas asal Benua Biru yang bea masuknya berpotensi besar dinaikkan adalah produk susu.

Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, itu pun telah mengumpulkan para importir produk susu dan meminta mereka mencari sumber dari negara lain seperti Australia, Selandia Baru atau Amerika Serikat.

"Ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Kalau mereka mengenakan bea masuk tinggi dengan alasan yang sesuai, kita akan terima. Tapi kalau mengada-ada ya kita tidak mungkin diam. Mereka yang memulai proteksionisme dan perang dagang," tegasnya.

Baca juga: Indonesia Optimistis Kalahkan UE terkait Sawit

Sebelumnya, Komisi Eropa telah mengajukan usulan bea masuk sekitar 8-18% untuk produk biodiesel dari Indonesia. Usulan tersebut didasarkan pada dugaan adanya pemberian subsidi oleh pemerintah Indonesia terhadap industri biodiesel sehingga memiliki harga jual yang rendah.

Uni Eropa mengklaim memiliki bukti-bukti yang menunjukkan tuduhan itu benar-benar terjadi. Subsidi, tidak hanya diberikan untuk kegiatan produksi, tetapi juga dalam bentuk pembiayaan ekspor dan keringanan pajak.

Walaupun belum ada hasil penyelidikan dan penetapan resmi, kebijakan bea masuk tersebut akan mulai diterapkan pada 6 September dengan bersifat sementara. Adapun, secara wajib, diproyeksikan mulai diterapkan pada 4 Januari 2020.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More