Jumat 09 Agustus 2019, 16:17 WIB

Mendag Bingung Urus Impor Bawang Putih Pakai Suap DPR

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
Mendag Bingung Urus Impor Bawang Putih Pakai Suap DPR

DOK MI/Rommy Pujianto
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

 

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku belum mengetahui secara utuh kasus tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait impor bawang putih.

"Ngapain orang pakai suap? Asal penuhi syarat, begitu ada rekomendasi terus dia tanam lakukan dengan benar, kenapa menyuruh-nyuruh DPR?" ungkap Enggar di Jakarta, Jumat (9/8).

Enggar memastikan akan mencoret bila para pihak yang ditangkap oleh KPK masuk dalam daftar importir bawang putih di Kementerian Perdagangan.

"Saya enggak tahu, belum tahu. Kalau ada nama itu pasti tidak dapat izin dan di-blacklist. Tapi kan kita lihat dulu perkembangannya," tutur Enggar.

Baca juga: Mentan akan Pecat Bawahannya yang Terlibat Suap Impor Bawang

Enggar menekankan pihaknya sangat mendukung KPK. Dan menurut dia, KPK sudah memiliki seluruh proses izin impor tersebut sebagai bagian kerja sama dengan Kemendag.

Selain itu, lanjut Enggar, nama-nama yang sudah mendapatkan izin impor juga sudah dapat dilihat secara online.

Baca juga: Kena OTT KPK, PDIP Siapkan Surat Pemecatan Nyoman Dhamantra

Terkait rekomendasi KPK agar bawang putih dimasukkan ke kebutuhan bahan pokok, Enggar mengungkapkan hal tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Kementerian Perekonomian.

"Disetujui atau tidak, bukan kewenangan kita, itu ada diatur dalam Permendag, iya. Tetapi kami usulkan, apakah benar bawang putih masuk di dalam kebutuhan bahan pokok. Karena sampai sekarang dalam peraturan presiden, tidak," tutur Enggar.

Baca juga: Politikus PDIP di DPR Jadi Tersangka Kasus Impor Bawang Putih

Sebagaimana diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap impor bawang putih. Keenam tersangka tersebut kini telah ditahan KPK. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More