Jumat 09 Agustus 2019, 16:07 WIB

MK Tolak Gugatan Foto Editan Kelewat Batas Calon DPD

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
MK Tolak Gugatan Foto Editan Kelewat Batas Calon DPD

MI/M Irfan
Calon DPD Evi Apita Maya

 

MAHKAMAH Konstitusi menolak permohonan yang diajukan caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat, Farouk Muhammad. Dalam putusannya, majelis hakim MK menilai dalil permohonan soal edit foto pesaing calon DPD Evi Apita Maya tidak jelas dan kabur.

"Menolak permohon pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Farouk sebelumnya mempermasalahkan foto pencalonan Evi di surat suara telah diedit melewati batas wajar dan telah memanipulasi masyarakat. Dalam pertimbangan MK, dalil tersebut seharusnya diajukan ke Bawaslu karena masuk dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

Hakim Suhartoyo menuturkan, berdasarkan keterangan Bawaslu NTB, keberatan yang diajukan pemohon ialah saat pemungutan suara sudah selesai. Kemudian, diketahui tidak ada keberatan soal spesimen foto surat suara calon DPD NTB saat tahapan Daftar Calon Sementara (DCS).

"Sehingga MK berpendapat dalil pemohon dikesampingkan dan tidak beralasan secara hukum," jelas hakim Suhartoyo.

Baca juga: Respons Caleg Evi soal Perkara Foto Editan Cantiknya

Kemudian, dalil pemohon lainnya soal adanya money politic yang dilakukan Evi juga tidak bisa dibuktikan oleh Farouk. Pun juga soal dalil penggelembungan suara sebanyak 738 suara dianggap tidak signifikan. Pasalnya selisih suara antara Farouk dan Evi sangat jauh. Evi yang berada pertama memperoleh 283.932, sedangkan Farouk hanya mendapatkan 188.687.

"Jika penggelembungan suara itu benar adanya, hasilnya tidak memengaruhi peringkat suara DPD," ucap Suhartoyo.

Dengan demikian, caleg Evi Apita Maya tidak terbukti melanggar aturan pemilu dan nantinya KPU akan menetapkan caleg DPD terpilih pascaputusan MK. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More