Jumat 09 Agustus 2019, 13:02 WIB

MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di 135 TPS Dolok Sanggul

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di 135 TPS Dolok Sanggul

Antara
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pimpinan Majelis Hakim MK Anwar Usman (kiri) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8).

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Gerindra untuk perolehan suara DPRD Provinsi Sumatra Dapil Sumut 9. MK memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan penghitungan suara ulang di 135 TPS Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

"Memerintahkan termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara pemilihan umum DPRD Provinsi Sumatra Dapil Sumut 9 dengan cara membuka formulir model C1 plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul," ujar Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8).

Baca juga: Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Terus Meningkat

Tidak hanya itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1, dalam waktu selambatnya 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, putusan ini berdasarkan rekomendasi cepat Bawaslu untuk lakukan penghitungan suara ulang berdasarkan formulir DB1, dengan alasan untuk perbaikan adminsitratif data perolehan suara dari C1 ke DA1 di 135 TPS di 24 desa di Kecamatan Dolok Sanggul khusus Partai Gerindra.

Akibat perbaikan termohon, caleg Gerindra Robert Lumban Tobing kehilangan 2.135 suara. Ia seharusnya memperoleh 3,971 suara, namun hanya mendapatkan 1.836 suara.

Lebih lanjut, Enny mengatakan berdasarkan keteranganya Bawaslu Provinsi dimintakan saran oleh Bawaslu kabupaten untuk menindaklanjuti laporan karena adanya pemeriksaan cepat pelanggaran administrasi.

Bawaslu Provinsi menyebut tidak dapat menindaklanjuti laporan, namun Bawaslu Kabupaten tetap menindaklanjuti dengan memerintahkan perbaikan adminsitratif data perolehan suara dari C1 ke DA1, di 135 TPS di 24 desa di Kecamatan Dolok Sanggul khusus Partai Gerindra.

"Mahkamah meragukan keputusan Bawaslu yang hanya memperbaiki perolehan khusus Partai Gerindra tanpa ada kejelasan lanjut mengapa ada dugaan kesalahan di perolehan Gerindra," ujar Hakim Konstitusi Enny.

"Berdasarkan hal demikian seharusnya putusan cepat Bawaslu tersebut dikesampingkan, karena perolehan suara yang dianggap benar adalah berdasarkan form model DAA1 dan DB1 sebelum diubah berdasarkan putusan cepat tersebut," tandas Enny. (Ins/A-5)

Baca Juga

Antara/Oky Lukmansyah

Keppres-PP soal Covid-19 Beri Legitimasi Polri Bubarkan Kerumunan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 01 April 2020, 18:53 WIB
"Dasar hukum yang digunakan Polri untuk melarang dan membubarkan orang-orang yang bergerombol, berkerumun, tidak menerapkan jarak...
Antara/Aprilio Akbar

Begini Cara Penerapan Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 01 April 2020, 17:48 WIB
Peraturan pemerintah ini dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah...
MI/Susanto

KPK Masih Tunggu Pejabat yang Belum Setor LHKPN

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 01 April 2020, 17:47 WIB
Hingga 31 Maret, tingkat kepatuhan LHKPN untuk pelaporan tahun 2019 mencapai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya