Jumat 09 Agustus 2019, 12:49 WIB

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Terus Meningkat

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Terus Meningkat

Istimewa
Penutupan Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur, Surabaya, Kamis (8/8).

 

CAPAIAN Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus meningkat. Hal itu harus memicu setiap elemen bangsa untuk mengusung demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Harapannya negara kita dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Yakni adanya pemilu yang jujur dan adil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hukum dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan berpendapat," ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (9/8).

Baca juga: Kivlan Minta Rawat Jalan ke RSPAD Gatot Subroto

Sejak  Tahun 2009, pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi. Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi lanjutnya.

"Kita bersyukur Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Majalah Forbes edisi Mei 2019 juga mengapresiasi Indonesia dengan julukan The New Tiger of South East Asia  yang pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasinya diakui oleh dunia internasional," imbuhnya.

Sebelumnya, bertempat di Hotel Tunjungan Surabaya, dalam Acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam, Kamis (8/8), Wawan juga memuji capaian IDI 2018 Provinsi Jawa Timur.

"Capaian IDI 2018 Provinsi Jawa Timur sendiri sebesar 72.86. Angka ini masih di atas IDI Nasional, dan mengalami trend positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 70.92," singgung dia.

Sebagai salah satu provinsi dengan kabupaten dan penduduk terbanyak Indonesia, IDI di Jawa Timur akan memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun-tahun selanjutnya.

Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan Ormas Brigjen Budi Susanto kemudian menyampaikan hasil riset terkait persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi.

Berdasarkan survei Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni 2019 lalu, 86% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. "Hal ini berarti kita telah berjalan on the right track," tutur Budi.

Sementara itu, Abdul Malik Gismar dari Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jakarta menjelaskan demokrasi harus diusahakan agar menuju perbaikan. Ia menilai saat ini telah terjadi resesi demokrasi secara global.

"Jurnal The Atlantic mempertanyakan apakah demokrasi mati di Amerika? Mereka mengalami demosi sebagai barometer demokrasi dunia. Indonesia harus belajar lebih agar tidak menjadi post-democracy," ujar dia.

Ketua Panitia Acara Sidik yang juga Kabid Penguatan Demokrasi Bidkor Poldagri menyampaikan Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam menghadirkan puluhan perwakilan lintas instansi, lembaga, ormas, parpol di Provinsi Jawa Timur. (*/A-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...
Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya