Rabu 07 Agustus 2019, 00:01 WIB

Petani Kopi Manggarai Tak Bisa Pasarkan Hasil Panen

Yohanes Manasye | Nusantara
Petani Kopi Manggarai Tak Bisa Pasarkan Hasil Panen

MI/Yohanes Manasye
Petani kopi Manggarai tak bisa jual hasil kopi karena toko tutup

 

NASIB petani kopi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur semakin tak menentu. Selain rendahnya harga jual yang dikeluhkan setiap tahun, kini mereka berhadapan dengan persoalan baru.

Petani kesulitan memasarkan biji kopi lantaran pengusaha kopi menghentikan pembelian sejak Senin (5/8).

Pantauan Media Indonesia selama dua hari terakhir, toko-toko yang bergerak pada usaha dagang hasil bumi seperti toko Nugi Indah, toko Sinar Matahari, UD Maju, dan toko Monas, ditutup.

Sementara para petani yang datang dari desa sempat menunggu beberapa jam di depan pertokoan. Setelah lama menunggu dan mengetahui pengusaha tak membeli biji kopi dari petani, para petani pun kecewa dan kembali ke desa.

Andreas Sajo (67), petani asal Teras, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara menuturkan, ia hendak menjual 50 kilogram biji kopi untuk menambah biaya pernikahan anaknya.

Baca juga : Diberhentikan Sepihak, Dokter Pina Minta Keadilan dari Jokowi

Ia mengaku kecewa karena tak bisa menjual kopinya. Ia juga mengaku mengalami kerugian karena untuk menjual kopi tersebut, ia harus membayar tukang ojek Rp100.000 dari desanya ke ibukota kabupaten.

"Ke kampung kami, oto (mobil angkutan umum) tidak bisa jalan karena jalan rusak sehingga kami harus sewa ojek. Untuk satu penumpang dan muat kopi 50 kilogram, harus bayar Rp100.000," tutur Andreas.

Kosmas Balur (60), petani asal Wae Lindang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, juga mengaku kecewa. Ia hendak menjual kopi biji sebanyak 70 kilogram di Toko Sinar Matahari. Namun toko tersebut ditutup karena pemiliknya tak membeli hasil petani.  

"Ada banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Misalnya, beli beras. Tapi toko-toko yang biasanya membeli hasil petani tidak ada yang buka," ujarnya.

Petani lainnya, Herman Ngantuk (54) asal Wae Kang, Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng pun mengalami hal serupa. Ia hendak menjual biji kopi sebanyak 25 kilogram untuk membiayai pendidikan dua anaknya.

Tak bisa menjual kopi, ia juga harus membuang waktu dan biaya transport.

"Terpaksa kami bawa pulang ke kampung. Sudah tidak bisa jual hasil, kami harus keluarkan biaya dan buang waktu untuk perjalanan hari ini," ujarnya.

Penutupan toko-toko hasil bumi tersebut ternyata dimotori oleh Asosiasi Pengusaha Hasil Bumi Manggarai (APHBM).

Tak bermaksud menyusahkan petani, penutupan toko-toko tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng yang berlaku surut.

Ketua APHBM, Heribertus Nabit mengatakan kebijakan, prosedur pemungutan, dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengusaha dengan omzet Rp4,8 miliar ke atas, baru disosialisasikan oleh KPP Pratama Ruteng pada 2018.

Anehnya, jelas Heri, kebijakan yang baru disosialisasikan itu diberlakukan secara surut yakni mulai  2016. Padahal, sebelum sosialisasi pada 2018, harga jual hasil bumi dari pedagang asal Manggarai ke pihak pabrik, tidak termasuk PPN 10%.

"Ketika kami tidak tahu, maka yang kami tagih kepada pembeli hanya sesuai harga jual barang. Tidak termasuk PPN. Lalu tahun 2018 dia (KPP Pratama Ruteng) datang tagih harus bayar 10% atas transaksi sebelumnya. Kami ambil dari mana? Karena yang kami terima dari pembeli hanya sesuai harga barang, tidak termasuk PPN. Kami rugi dong," jelas Heri.

Terkait keluhan petani kopi Manggarai, Heri mengatakan, kesulitan petani dalam menjual hasil panen saat ini sebetulnya merupakan dampak lanjutan atas kesulitan yang dialami pedagang hasil bumi di Manggarai.

Kebijakan KPP Pratama Ruteng yang memberlakukan PPN 10% dan berlaku surut, dinilai sedang membunuh pengusaha hasil bumi di daerah itu. Membunuh pengusaha hasil bumi, lanjut dia, sama halnya dengan membunuh petani Manggarai.

Heri mengatakan, APHBM berusaha untuk tidak membebankan petani terkait kebijakan PPN tersebut. Namun Heri berharap agar pemerintah membuka mata terhadap persoalan tersebut.

Ia bahkan berharap agar pemerintah tak perlu memungut PPN atas hasil panen petani. Terkait hal itu, Heri membandingkannya dengan barang-barang mewah yang bebas PPN.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Ruteng, Marihot Pahala Siahaan, enggan mengomentari aksi mogok yang dilakukan APHBM yang berujung pada kesulitan petani kopi Manggarai memasarkan hasil panen.

“Saya juga tidak mau berkomentar tentang penutupan sejumlah toko pengusaha hasil bumi karena itu bukan kapasitas kami. Kami tidak paham pak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PPN 10% yang dipersoalkan pengusaha hasil bumi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Perhitungan pajak sejak 2016, jelas dia, mengacu pada pasal 13 ayat 1 yang membolehkan KPP untuk memeriksa wajib pajak selama jangka waktu lima tahun.

Baca juga : Karhutla Meluas di Wilayah Tanjung Bunga

"Kami dibolehkan pemeriksaan selama lima tahun. Berarti kalau ada objek pajak tahun 2015, tambah 5 tahun menjadi 2020, masih boleh. 2014 tambah 5 tahun 2019, masih boleh. 2016 tambah 5 tahun 2021. Kalau kami melakukan pemeriksaan di atas 2016, masih boleh atau tidak? Boleh. Itu sudah jawabannya. Karena kami melaksanakan undang-undang,” kata Marihot.

Ia menambahkan pihaknya tidak masuk dalam pemeriksaan tahun 2015 ke belakang karena pemerintah memberlakukan tax amnesty atas kelalaian pembayaran pajak terhitung sejak 1 Januari 1984 sampai 31 Desember 2015.

“Kami berharap sebetulnya dengan mengikuti tax amnesty seluruh wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sejak tahun 2016 ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mempersilahkan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Jika tak puas atas proses yang dilakukan ke Dirjen Pajak, wajib pajak bisa mengajukan banding ke peradilan pajak. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More