Selasa 06 Agustus 2019, 21:26 WIB

DPR: Persoalan Pemilu bukan Hanya Soal Serentak atau Dipisah

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
DPR: Persoalan Pemilu bukan Hanya Soal Serentak atau Dipisah

MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera

 

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menghargai usulan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait pemisahan Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024.

Meski demikian, Mardani mengatakan sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh terkait Pemilu serentak 2019 lalu. Menurutnya, dengan pemisahan Pileg dengan Pilpres bukanlah menjadi satu-satunya solusi atasi persoalan.

"Semua usulan monggo disampaikan. Tapi kami akan buat evaluasi menyeluruh dengan memisahkan persoalan teknis dengan persoalan paradigmatik. Persoalan DPT, kemudian gugurnya banyak KPPS perlu dipisahkan dengan pemilu serentak dan syarat threshold baik untuk Pilkada maupun Pilpres," kata Mardani, ketika dihubungi, Selasa (6/8).

Baca juga: Mendagri Usul Pileg dan Pilpres Diberi Jeda 1 Bulan

Maka dari itu, Mardani mengatakan DPR nantinya tidak akan membahas Pemilu secara khusus, misalnya Pemilu digelar secara serentak atau dipisah. Menurutnya, harus dicarikan solusi yang bisa diterapkan secara menyeluruh agar persoalan pada Pemilu lalu tidak terjadi kembali.

"Kita akan cermati dan kaji semua. Tapi tidak bisa cuma satu dua alasan kita batalkan pemilu serentak. Perbaikan wajib," kata Mardani.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar pelaksaan pemilihan legislatif (Pileg) tingkat DPR dipisah dengan Pemilihan presiden (pilpres) dipisah pada Pemilu 2024. Pemisahan tersebut masih ditahun yang sama, namun hanya dipisah beberapa minggu atau bulan.

"Nanti kami usul (ada) revisi (aturan pemilu) antara pileg dan pilpres dipisah. Di aturan Mahkamah Konstitusi, keserentakannya kan tidak diatur untuk hari dan jam yg sama. (Usulanya) mungkin terpaut 2 minggu atau 1 bulan," jelas Tjahjo. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More