Selasa 06 Agustus 2019, 23:00 WIB

Presiden Larang Menteri Rombak Direksi BUMN

(Mal/E-2) | Ekonomi
Presiden Larang Menteri Rombak Direksi BUMN

MI/ROMMY PUJIANTO
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko

 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada para menteri untuk tak mengeluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai ­Oktober 2019.

“Para menteri diimbau, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Jabatan strategis yang dimaksud antara lain direksi badan usaha milik negara (BUMN) hingga posisi direktur jenderal atau yang setingkat. Imbauan itu disampaikan langsung Jokowi kepada para menteri dalam rapat kabinet pada Senin (5/8) lalu.

“Jadi bukan hanya kepada Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno), tapi kepada semuanya. Semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu, tapi kalau level direktur bisa,” jelasnya.

Moeldoko menyebut alasan Jokowi mengeluarkan imbauan tersebut karena masa bakti Kabinet Kerja yang di-pimpinnya tinggal beberapa bulan lagi. Jokowi, sambungnya, tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

“Ini kan saat-saat kritis, relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu saja alasan sebenarnya,” ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan adanya instruksi langsung dari Presiden Jokowi tersebut.

“Hal yang strategis diminta untuk tidak dilakukan. Kalaupun mau dilakukan, konsultasi sama Presiden. Itu saja,” ujar Rudiantara.

Ia menilai larangan yang dikeluarkan Presiden itu wajar karena memang dibutuhkan masa transisi menjelang pergantian pemerintahan pada Oktober mendatang.

“Ini hal yang wajar untuk memberi ruang kepada menteri yang baru, siapa pun anggota kabinet yang baru,” kata Rudiantara. (Mal/E-2)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More