Selasa 06 Agustus 2019, 19:38 WIB

Pemerintah Soroti Rencana Pemprov DKi Batasi Usia Kendaraan

Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan
Pemerintah Soroti Rencana Pemprov DKi Batasi Usia Kendaraan

MI/Bary Fatahillah
Antrean kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota

 

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melarang kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun melintasi jalanan Ibu Kota demi mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, hal tersebut sama saja dengan memaksa masyarakat untuk mengganti mobilnya secara berkala

"Ada pembatasan usia kendaraan tapi masyarakat beli lagi kendaraan yang baru, itu sama saja sebetulnya, " kata Wahyu Utomo saat ditemui di Gedung Le Meridien, Jakarta, Selasa, (6/8).

Ia menilai, saat ini masih banyak kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang memiliki kondisi yang prima, serta dirawat secara teratur dan masih laikk jalan.

Baca juga : Anies Diminta Percepat Penanganan Polusi

Terkait dengan kebijakan tersebut, wahyu mengatakan pihaknya akan memanggil Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mungkin kita nanti akan coba panggil Pemda (DKI Jakarta) dan juga akan mengajak bicara BPTJ, pertimbangan-pertimbangannya apa terkait pembatasan usia kendaraan itu," sebut Wahyu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub tersebut diterbitkan pada Kamis lalu (1/8).

Dalam Ingub, Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membatasi angkutan umum di tahun 2019 dan kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun di tahun 2025.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI menyiapkan Rencana Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan untuk Angkutan Umum pada tahun 2019 dan kendaraan pribadi pada tahun 2025. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More