Selasa 06 Agustus 2019, 19:38 WIB

Pemerintah Soroti Rencana Pemprov DKi Batasi Usia Kendaraan

Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan
Pemerintah Soroti Rencana Pemprov DKi Batasi Usia Kendaraan

MI/Bary Fatahillah
Antrean kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota

 

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melarang kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun melintasi jalanan Ibu Kota demi mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, hal tersebut sama saja dengan memaksa masyarakat untuk mengganti mobilnya secara berkala

"Ada pembatasan usia kendaraan tapi masyarakat beli lagi kendaraan yang baru, itu sama saja sebetulnya, " kata Wahyu Utomo saat ditemui di Gedung Le Meridien, Jakarta, Selasa, (6/8).

Ia menilai, saat ini masih banyak kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang memiliki kondisi yang prima, serta dirawat secara teratur dan masih laikk jalan.

Baca juga : Anies Diminta Percepat Penanganan Polusi

Terkait dengan kebijakan tersebut, wahyu mengatakan pihaknya akan memanggil Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mungkin kita nanti akan coba panggil Pemda (DKI Jakarta) dan juga akan mengajak bicara BPTJ, pertimbangan-pertimbangannya apa terkait pembatasan usia kendaraan itu," sebut Wahyu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ingub tersebut diterbitkan pada Kamis lalu (1/8).

Dalam Ingub, Anies meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membatasi angkutan umum di tahun 2019 dan kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun di tahun 2025.

Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI menyiapkan Rencana Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Kendaraan untuk Angkutan Umum pada tahun 2019 dan kendaraan pribadi pada tahun 2025. (OL-7)

Baca Juga

Ilustrasi

321 Perusahaan di Jakarta Abai Protokol Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:34 WIB
"Kepada 321 perusahaan itu diberikan teguran dan pembinaan," ungkap Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

BPTJ Perpanjang Penghentian Layanan AKAP dan AKDP Hingga 7 Juni

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 16:29 WIB
“Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat yang terlanjur mudik keluar Jabodetabek untuk menunda terlebih dahulu perjalanan kembali...
Antara

Sekda DKI: Gaji PPSU dan Non PNS tidak Dipotong

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 15:51 WIB
Pemerintah DKI Jakarta memastikan hak keuangan untuk tenaga harian atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) seperti petugas prasarana...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya