Selasa 06 Agustus 2019, 17:59 WIB

PPP Sebut Koalisi Belum Sepakat Golkar Duduki Kursi Ketua MPR

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
PPP Sebut Koalisi Belum Sepakat Golkar Duduki Kursi Ketua MPR

Dok DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

 

SEKJEN Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menyepakati kursi Ketua MPR akan diduduki oleh Partai Golkar. Arsul mengaku, tahu dengan keinginan Partai Golkar tersebut. Namun, ia mengakui belum ada keputusan soal kursi Ketua MPR tersebut.

"Kalau hari ini dikatakan bahwa semuanya yang ada di koalisi dan juga yang ada di luar koalisi sudah menyepakati untuk Golkar itu belum. Bukan tidak ya, belum," kata Arsul, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Baca juga: Jokowi Larang Perombakan Direksi BUMN hingga Oktober 2019

Arsul menegaskan, hingga saat ini belum ada pertemuan resmi dari pimpinan parpol KIK untuk membahas siapa yang akan mengisi kursi Ketua MPR.

Meski demikian, ia tak menampik dalam waktu dekat akan dibahas mengenai pimpinan MPR. Khususnya, kata ia, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali, 8-10 Agustus mendatang. Pasalnya, pada kongres tersebut akan dihadiri oleh pimpinan parpol dan Presiden Joko Widodo.

"Mungkin disela kongres kalau semuanya kumpul juga tidak tertutup kemungkinan akan dibicarakan di sana. Karena kemungkinan besarnya Pak Jokowi juga akan hadir. Saya kira kalau di pertemuan itu tidak hanya antar partai politik, tapi juga ada Pak Jokowi juga," kata Arsul.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan kursi Ketua MPR akan menjadi jatah bagi kadernya. Airlangga mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menjalin kesepakatan dengan partai lain tentang posisi Ketua MPR.

"Untuk MPR sesuai MD3 adalah paket. Di antara paket itu sudah disepakati yang memimpin adalah dari Partai Golkar," kata Airlangga. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More