Selasa 06 Agustus 2019, 09:20 WIB

Jangan Politisasi Pemulangan Rizieq

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Jangan Politisasi Pemulangan Rizieq

MI/RAMDANI
Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan tidak ada unsur politis terkait dengan pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak punya tanggung jawab untuk memulangkan Rizieq.

“Dia yang pergi sendiri kok, masak mau pulang suruh ­pikirin,” ­ungkap Tjahjo di kampus ­Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Rizieq tidak bisa pulang ke Tanah Air lantaran terganjal ketentuan overstay. Menurut aturan di Arab Saudi, ia harus membayar denda sekitar 15 ribu-30 ribu riyal atau sekitar Rp110 juta per orang.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan belum kelarnya perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk ormas Front Pembela Islam (FPI) juga bukan soal deal-deal politik, melainkan karena belum memenuhi syarat administrasi.

“Enggak ada deal politik, enggak ada hubungannya urusan perpanjangan izin dengan (pemulangan) Habieb Rizieq,” terangnya.

Permasalahan administrasi tersebut salah satunya berupa dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI yang belum ditandantangani pengurus ormas tersebut. Oleh karena itu, Kemendagri masih menunggu kelengkapan berkas.

Masalah lainnya, ada dokumen yang kurang, di antaranya rekomendasi dari Polri dan Kementerian Agama. “Ini bukan (politisasi), enggak ada masalah. Ini hanya masalah administrasi.”

Masalah pemulangan Rizieq menjadi salah salah satu bahasan dalam forum Ijtima Ulama IV di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Penanggung Jawab Ijtima Ulama IV Yusuf Muhammad Martak membenarkan hal itu.

“Setiap agenda kita selalu membahas bagaimana status Habib Rizieq yang sekarang berada di luar negeri. Ijtima IV tadi dibuka juga dengan Habib Rizieq. Jadi mustahil kita tidak membicarakan masalah kepulangan Habib Rizieq,” ujarnya.   

Tidak mengundang
Lebih lanjut, Martak menyebutkan pihaknya sengaja tak meng-undang partai koalisi pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berkontestasi pada Pilpres 2019.   

Alasannya, kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama itu, Mahkamah Konstitusi  sudah memutuskan siapa pemenang Pilpres 2019. Karena itu, pihaknya menganggap proses pilpres sudah selesai dan partai koalisi Prabowo-Sandi sudah dibubarkan.

“Karena selesainya pemilu dan paslon 02 pun sudah membubarkan BPN dan koalisi, jadi kami tidak mengundang partai-partai karena kami akan bahas kinerja kami dengan perjalanan kemarin dengan koalisi-koalisi yang lain,” ujar Martak.

Ia mengatakan, ijtima ulama kali ini serupa dengan Ijtima Ulama I, yakni pelaksanaannya tak melibatkan partai politik. Pada Ijtima Ulama IV, para ulama yang hadir akan mengevaluasi hasil Ijtima Ulama I, II, dan III.

“Itulah inti kami kembali seperti ijtima pertama. Awalnya juga dibuka tanpa dihadiri partai-partai. Tapi kedua setelah merekomendasikan Prabowo-Sandi, barulah mereka diundang,” jelasnya. (Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More