Jumat 02 Agustus 2019, 12:43 WIB

Menristekdikti: Ide Rektor Asing tidak Tabrak Nasionalisme

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Menristekdikti: Ide Rektor Asing tidak Tabrak Nasionalisme

MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir

 

MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir angkat bicara mengenai polemik rencana mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi Tanah Air.

Ia menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan isu nasionalisme. Menurutnya, mendatangkan rektor asing sudah menjadi praktik lumrah di berbagai negara.

"Jangan skeptis melihat sesuatu dari soal marwah dan harga diri. Nasionalisme dan kebangsaan tentu tetap harus dijaga. Kita harus membuka diri jangan menutup diri supaya perguruan tinggi kita berkelas dunia," ujar Nasir di Jakarta, Jumat (2/8).

Ia menyebut rencana tersebut lebih didorong motivasi meningkatkan kompetisi dan daya saing perguruan tinggi di dalam negeri.

Negara-negara lain pun menggunakan cara yang sama untuk meningkatkan kualitas dan peringkat perguruan tinggi secara global.

"Rektor atau dosen asing di banyak negara bukan hal aneh. Itu untuk meningkatkan daya saing. Kalau kita tidak pernah mengompetisikan diri di tingkat dunia mana mungkin kita akan jadi perguruan tinggi kelas dunia," ucapnya.

Baca juga: Gara-Gara Rencana Impor Rektor, Menristekdikti Dirundung

Ia mencontohkan King Fahd University of Petroleum and Minerals di Arab Saudi yang mendatangkan pejabat dan dosen asing.

Menurut Nasir, posisi kampus tersebut pada peringkat global dulu tidak bisa tembus ke 500 besar dunia. Namun, setelah mendatangkan dosen asing, kampus tersebut kini naik peringkat ke posisi 189 dunia.

"Ternyata pejabat kampus dan dosen di sana 40% dari asing. Ini contoh best practise-nya yang perlu kita pelajari," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana tersebut juga menuai kritik. Rencana impor rektor asong itu dinilai mengecilkan peran sumber daya yang ada di Indonesia sendiri. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More