Kamis 01 Agustus 2019, 19:20 WIB

DPR Sebut Pelecehan terhadap Pengadilan tidak Perlu Diatur Khusus

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
DPR Sebut Pelecehan terhadap Pengadilan tidak Perlu Diatur Khusus

MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil,

 

ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi PKS M Nasir Jamil menilai pengaturan pelecehan terhadap pengadilan atau Contempt of Court tidak perlu diatur secara khusus. Saat ini, kata ia, pelecehan terhadap pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

"Dalam UU itu telah diatur mengenai perlindungan kekuasaan peradilan, khususnya hakim dalam proses peradilan dari segala ancaman, gangguan dan hambatan yang dialami hakim dalam menjalankan tugasnya," kata Nasir ketika Seminar Nasional Peran UU Contempt of Court, di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Kamis (1/8).

Selain itu, Nasir mengatakan mengenai beberapa pelecehan terhadap pengadilan juga telah diatur dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan Pasal 290-312.

Baca juga: Rancangan Undang-Undang Contempt of Court Didesak untuk Disahkan

Nasir menyebut dengan sistem peradilan non-adversarial model, hakim telah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Senada dengan Nasir, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan contempt of court telah diatur dalam beberapa pasal di KUHP antara lain Pasal 207, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 224 dan 522.

Maka dari itu, ia menilai para hakim harus memaksimalkan pasal-pasal tersebut ketika mengalami pelecehan terhadap pengadilan. Akan tetapi, ia mempertanyakan karena para hakim saat ini tidak menerapkan aturan tersebut.

"Jarang sekali pasal-pasal tersebut digunakan atau diterapkan oleh hakim maupun pengadilan," ujar Harkristuti.(OL-5)

Baca Juga

 Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris

Presiden Tekankan Pentingnya Penggunaan Satu Data Covid-19

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:10 WIB
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penggunaan satu data terkait penanganan covid-19 di Tanah...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Fokus di Tiga Provinsi

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:04 WIB
Tiga provinsi tersebut meliputi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi karena masih...
DOK DPR RI

Azis Syamsuddin Terima Kunjungan Pengusaha AP2LI

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:00 WIB
Azis menyambut baik kedatangan perwakilan anggota AP2LI yang meminta masukan dan saran atas masalah terkait bidang usaha MLM di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya