Kamis 01 Agustus 2019, 09:50 WIB

Kemenhub Tawari Investor 20 Terminal

*/Ant/E-1 | Ekonomi
Kemenhub Tawari Investor 20 Terminal

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi

 

PEMERINTAH membuka kesempatan bagi investor, baik badan usaha milik negara, swasta nasional, maupun asing untuk bekerja sama dalam membangun, mengembangkan, atau mengoperasikan Terminal Tipe A dari 128 terminal bus yang ada.

Untuk tahap awal, tersedia 20 terminal yang siap dikerjasamakan. "Tadinya 'kan 40 (terminal), berarti 20 sisanya terbuka untuk swasta," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi di sela Investor Gathering Proyek KPBU Prasarana Transportasi Jalan di Jakarta, kemarin.

Budi mengatakan pihaknya membuka kerja sama, baik itu kerja sama pemanfaatan (KSP) maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Nilai investasi dari 20 Terminal Tipe A, yakni Rp750 miliar yang direncanakan akan dilakukan lelang tidak mengikat pada Desember tahun 2019 ini.

Dia menyebutkan sejumlah investor telah menyatakan minatnya, baik swasta nasional maupun asing, terutama untuk terminal di Sukabumi dan Bekasi.

"Untuk yang Sukabumi, sudah dibuat gambar, hotel ada ballroom dan di sana ada mal serta terkoneksi dengan tempat hiburan di sekitar situ. Kalau untuk Bekasi, (investor) dari Korea, Jepang, dan Tiongkok berminat. Di Indonesia banyak agen pemegang merek dari Jepang mungkin mereka berkepentingan juga," tandasnya.

Sementara itu, investor yang menyertakan minat di Sukabumi merupakan pebisnis properti dari Batam yang sudah berpengalaman mengelola properti di Singapura.

Apabila kerja sama itu berhasil dilakukan, kata Budi, untuk KPBU di Bekasi saja bisa menghemat sebesar Rp1,6 triliun.

Budi mengatakan, sebagai jaminan kepada calon investor, Kemehub menyediakan pendampingan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam proses investasi agar berjalan dengan baik. (*/Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More