Rabu 31 Juli 2019, 21:06 WIB

Data Riset Swasta bukan Konsumsi Pemerintah

Andhika prasetyo | Ekonomi
Data Riset Swasta bukan Konsumsi Pemerintah

Antara/Wahyu Putro
Danang Girindrawardana

 

DIREKTUR Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana meragukan data pemerintah yang menyebut peran swasta hanya 10% dari total pendanaan riset dan pengembangan di Tanah Air.

Pasalnya, jelas Danang, pihak swasta selama ini tidak pernah membeberkan besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset kepada pemerintah.

"Kami meragukan data itu karena memang tidak ada data validnya," tandas Danang kepada Media Indonesia, Rabu (31/7).

Baca juga: Kegiatan Riset Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai penelitian, sambungnya, sedianya selalu dilakukan pelaku usaha demi menciptakan sebuah produk yang baik dari waktu ke waktu. Bagi perusahaan, riset merupakan harga mati agar bisa terus bertahan di tengah kompetisi.

"Riset itu sifatnya sangat konfidental. Pelaku usaha pasti menjaga resep mereka. Menjaga hak paten, hak cipta, supaya ridak ditiru kompetitor," ujar Danang.

Karena itu pula, pelaku usaha tidak pernah melaporkan kegiatan terkait riset apapun, baik proses, hasil ataupun dana kepada pemerintah.

Riset, terang Danang, dilakukan semata untuk kepentingan prusahaan itu sendiri.

"Untuk apa melaporkan? Kami tidak pernah dipaksa untuk itu. Kami tidak dipaksa mencantumkan dana riset ketika melapor pajak. Tidak pernah ada permintaan untuk memperlakukan pelaporan dana riset secara khusus," terangnya.

Sekalipun saat ini ada insentif berupa pengurangan pajak, ia tidak yakin itu akan dimanfaatkan para pengusaha.

"Kalau perusahaan memutuskan menjaga kerahasiaan mereka, mungkin data tidak akan dikeluarkan. Harga sebuah produk yang berasal dari kesuksesan riset itu sangat tinggi, lebih dari sekedar insentif. Kita bicara soal persaingan usaha," jelasnya. (Ol-8)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More